Indeks Rekonsiliasi

Meminta maaf atas pelanggaran di masa lalu bukan hal yang mustahil bagi suatu negara. Australia, Kanada, dan Belanda sudah membuktikannya.

Ketika proses rekonsiliasi dan pengungkapan terkait tragedi 1965 kebenaran mandeg di tingkat negara, inisiatif pun datang dari sejumlah daerah. Bekerja sama dengan pemerintah setempat.

Yehya Sinwar mengatakan bahwa senjata sayap militer Hamas harus digunakan untuk melawan Israel, bukan untuk menyalakan konflik internal Palestina.

Berdasarkan kesepakatan itu pula, Otoritas Palestina yang berbasis di Tepi Barat akan melanjutkan kontrol penuh atas Jalur Gaza yang dikuasai Hamas pada 1 Desember.

Hamas dan Fatah duduk di meja perundingan untuk melakukan rekonsiliasi. Mesir menjadi saksi tentang prospek antara Hamas dan Fatah.

Gubernur Lemhanas ini, yang tahun lalu berperan menggelar Simposium 65, menjelaskan proses rekonsiliasi harus dimulai dengan mengakui kesalahan.

Anies Baswedan meminta warga ibu kota menahan diri untuk tidak membuka lini masa di akun media sosial mereka agar ketegangan usai Pilkada DKI Jakarta 2017 segera mereda.

Pasangan Anies-Sandiaga kompak tak mau membahas program kerja sebelum keluar hasil resmi dari KPU DKI. Sebaliknya, keduanya sama-sama mengaku ingin melakukan rekonsiliasi warga DKI Jakarta setelah Pilkada agar kembali bersatu dan kembali sejuk.

Simposium Nasional Tragedi 1965 sebagai upaya pemerintah Indonesia menyelesaikan kasus HAM berat telah menghasilkan sejumlah rumusan untuk rekonsiliasi. Setelah disetujui oleh pemerintah, melalui Kemenkopolhukam, usulan rumusan tersebut nantinya akan diserahkan pada Presiden Jokowi.

Mahfud MD menganggap, sidang IPT 1965 liar karena sistem hukum di Indonesia hanya mengenal dua macam pengadilan pidana: pengadilan negara dalam negeri dan pengadilan internasional di bawah ICC. Maka, putusan sidang IPT 1965 dinilai tidak memiliki kekuatan hukum resmi sehingga tidak memiliki pengaruh terhadap negara.

Kejagung tidak menghiraukan Pengadilan Rakyat Internasional di Den Haag, Belanda, yang menyatakan kasus pelanggaran HAM 1965 putusan akhirnya ada pada Pemerintah Indonesia.

IPT 1965 telah mengeluarkan laporan yang memaparkan temuan pelanggaran HAM berat yang dilakukan Indonesia pada tahun 1965–1966. Hasil keputusan akhir itu akan diserahkan kepada Presiden Jokowi usai sidang di Den Haag, Belanda.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) merupakan lembaga paling ideal untuk mencari kebenaran di masa lalu. Sayang, UU yang mengatur pembentukan KKR ini kandas di tangan Mahkamah Konstitusi, 10 tahun lalu. Kini Indonesia masih harus mencari format lembaga terbaik dan paling realistis untuk mewadahi proses pencarian kebenaran atas peristiwa-peristiwa masa lalu.

Untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM, muncul usulan untuk menyelenggarakan rekonsiliasi dan pemulihan hak korban. Penyelesaian yudisial dianggap terlalu sulit.

Agus Widjojo menyadari akan banyak kekakuan jika membicarakan tragedi 1965, tetapi upaya ini harus ditempuh demi kebenaran.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Dr Mahfud MD mengatakan, Tap MPR Nomor 25/1966 tentang Larangan terhadap Komunisme, Marxisme dan Leninisme tak bisa dicabut. Karena itu upaya penghidupan bangkitnya paham komunis harus ditindak.

Simposium Tragedi 1965 digelar. Rekonsiliasi diharapkan menjadi jalan keluar. Dengan adanya simposium itu diharapkan akan menghasilkan sebuah rekomendasi bagi pemerintah. Rekomendasi untuk menyelesaikan secara komprehensif kasus pelanggaran HAM berat dalam Tragedi Kemanusiaan 1965. Salah satu cara untuk mengungkap kebenaran menurut HRW adalah meminta Amerika membuka seluruh rekaman dan data-data.