Indeks Rekonsiliasi

Upaya Sekber 65 Lakukan Rekonsiliasi Kasus HAM di Tingkat Lokal
Baskara T. Wardaya S.J mengatakan, rekonsiliasi tragedi kemanusiaan 65 di tingkat lokal dan nasional sama pentingnya, meskipun tetap harus realistis.

Ma'ruf ke Sandiaga: Kalau Mau Buka Bersama di Tempat Saya, Mari!
Ma'ruf Amin mempersilakan Sandiaga Uno menemuinya dan melaksanakan buka bersama. Namun, sampai hari ini, Ma'ruf mengaku belum menerima ajakan bertemu dari Sandiaga.

TKN: Kami Usahakan Rekonsiliasi Capres-Cawapres Sebelum 22 Mei
Menurut Wakil Sekretaris TKN Verry Surya Hendrawan, pertemuan ini penting untuk meredam tensi politik jelang pengumuman oleh KPU pada 22 Mei 2019 nanti.

PKS: Elite Partai Bisa Berdamai Asal Masalah Pemilu Diselesaikan
Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid rekonsiliasi antarelite bisa berjalan natural tanpa paksaan jika masalah-masalah selama Pemilu 2019 bisa diselesaikan, termasuk masalah surat suara.

Perludem Pertanyakan 'Rekonsiliasi' yang Diwacanakan Kubu Jokowi
Perludem menilai rekonsiliasi elite politik setelah pemilu 2019 tidak akan berdampak positif ke publik jika bentuknya hanya bagi-bagi kursi jabatan.

Jokowi Bertemu Zulhas, TKN Belum Pertimbangkan PAN Masuk Koalisi
TKN menegaskan pertemuan antara Jokowi dengan Zulkifli Hasan di Istana Negara belum menjadi pertanda bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) akan masuk ke koalisi petahana.

TKN Nyatakan Rekonsiliasi adalah Upaya untuk 'Menjaga' Prabowo
Aria Bima mengklaim rekonsiliasi usai Pilpres 2019, yang diupayakan oleh Jokowi, merupakan cara untuk menjaga marwah Prabowo sebagai pemimpin.

Peneliti Sebut Kubu Jokowi Kemungkinan Tawarkan Jabatan ke Prabowo
Menurut Ujang tawaran itu salah satunya seperti memberikan jabatan yang strategis untuk ketua umum Partai Gerindra itu dalam kabinet kerja Jokowi.

Prabowo Janji Jaga Hubungan dengan Jokowi-Ma'ruf, Apapun Hasil KPU
Prabowo berjanji bakal tetap menjaga hubungan baik dengan Jokowi dan Ma'ruf apapun hasil resmi KPU pada Mei nanti.

Belgia Minta Maaf atas Kejahatan Masa Lalu, Indonesia Kapan?
Meminta maaf atas pelanggaran di masa lalu bukan hal yang mustahil bagi suatu negara. Australia, Kanada, dan Belanda sudah membuktikannya.
Ikhtiar Kebenaran dan Rekonsiliasi Kasus '65 di Solo dan Palu
Ketika proses rekonsiliasi dan pengungkapan terkait tragedi 1965 kebenaran mandeg di tingkat negara, inisiatif pun datang dari sejumlah daerah. Bekerja sama dengan pemerintah setempat.
Hamas Serahkan Senjata Militernya di Bawah Kendali Palestina
Yehya Sinwar mengatakan bahwa senjata sayap militer Hamas harus digunakan untuk melawan Israel, bukan untuk menyalakan konflik internal Palestina.
Hamas dan Fatah Capai Kesepakatan Rekonsiliasi
Berdasarkan kesepakatan itu pula, Otoritas Palestina yang berbasis di Tepi Barat akan melanjutkan kontrol penuh atas Jalur Gaza yang dikuasai Hamas pada 1 Desember.
Hamas dan Fatah Lakukan Upaya Rekonsiliasi di Kairo
Hamas dan Fatah duduk di meja perundingan untuk melakukan rekonsiliasi. Mesir menjadi saksi tentang prospek antara Hamas dan Fatah.

"Generasi Muda Punya Independensi Melihat Tragedi 1965"
Gubernur Lemhanas ini, yang tahun lalu berperan menggelar Simposium 65, menjelaskan proses rekonsiliasi harus dimulai dengan mengakui kesalahan.

Anies Minta Warga DKI Tak Buka Medsos Demi Rekonsiliasi
Anies Baswedan meminta warga ibu kota menahan diri untuk tidak membuka lini masa di akun media sosial mereka agar ketegangan usai Pilkada DKI Jakarta 2017 segera mereda.
Direktur IMCC: Tanpa Rekonsiliasi Warga Jakarta Sudah Cerdas
Pasangan Anies-Sandiaga kompak tak mau membahas program kerja sebelum keluar hasil resmi dari KPU DKI. Sebaliknya, keduanya sama-sama mengaku ingin melakukan rekonsiliasi warga DKI Jakarta setelah Pilkada agar kembali bersatu dan kembali sejuk.
Rumusan Rekonsiliasi 1965 Telah Disetujui Kemenkopolhukam
Simposium Nasional Tragedi 1965 sebagai upaya pemerintah Indonesia menyelesaikan kasus HAM berat telah menghasilkan sejumlah rumusan untuk rekonsiliasi. Setelah disetujui oleh pemerintah, melalui Kemenkopolhukam, usulan rumusan tersebut nantinya akan diserahkan pada Presiden Jokowi.
Mahfud MD: Putusan IPT 1965 Tak Berpengaruh Bagi Negara
Mahfud MD menganggap, sidang IPT 1965 liar karena sistem hukum di Indonesia hanya mengenal dua macam pengadilan pidana: pengadilan negara dalam negeri dan pengadilan internasional di bawah ICC. Maka, putusan sidang IPT 1965 dinilai tidak memiliki kekuatan hukum resmi sehingga tidak memiliki pengaruh terhadap negara.
Ini Tanggapan Kejagung Soal Putusan Internasional Soal 1965
Kejagung tidak menghiraukan Pengadilan Rakyat Internasional di Den Haag, Belanda, yang menyatakan kasus pelanggaran HAM 1965 putusan akhirnya ada pada Pemerintah Indonesia.
Masuk tirto.id





