Indeks Reklamasi Jakarta

BPRD DKI Jakarta mengklaim sudah menaikkan besaran NJOP Pulau D, tapi menolak mengumumkan angka kenaikan itu.

Pengembang pulau reklamasi disengketakan oleh konsumennya sendiri karena tidak ada jaminan proyek terus berlanjut.

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta meminta Anies mencabut regulasi, atau rancangannya, yang mendukung reklamasi Jakarta.

Penyidik Polda Metro Jaya menilai pajak pembeli untuk Pulau D dianggap merugikan negara. Ombudsman mendalami dugaan maladministrasi atas izin reklamasi.

Pengembang Agung Sedayu Group mengklaim pembangunan kembali Pulau C dan D akan menunggu perintah dari DKI 1. Fakta di lapangan berbicara sebaliknya.

Proyek reklamasi menyimpan seabrek masalah, termasuk mengancam arus pasokan listrik bagi wilayah Jakarta.

Kajian akademis dan penuturan nelayan telah secara terang mengingatkan pemerintahan Jokowi soal bahaya dan kerugian sosial-ekonomi akibat proyek reklamasi.

Dalam kasus ini, polisi sudah memeriksa beberapa saksi. 

Polda Metro Jaya masih menyelidiki selisih NJOP dengan menelusuri prosedur penetapan besarannya guna mengetahui mekanisme di lapangan dengan aturan yang berlaku.

"Akan ada pemeriksaan dua saksi, Kepala BPRD DKI dan Kepala Kantor KJPP," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono.

Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik mengindikasikan proyek reklamasi Pulau C dan D terjadi penyelewengan anggaran negara.

Ombudsman akan meninjau mulai dari perizinan sampai pelaksanaan reklamasi di seluruh Indonesia.

Amien Rais meminta PAN keluar dari kabinet Jokowi-JK apabila proyek reklamasi Teluk Jakarta masih dilanjutkan.

Menteri Luhut enggan berkomentar soal kelanjutan proyek reklamasi Teluk Jakarta karena menurutnya, itu sudah menjadi tanggung jawab Pemrov DKI.

KSTJ menilai, proses penerbitan HPL dan HGB cacat lantaran tidak adanya dua peraturan daerah yang menjadi dasar dilakukannya reklamasi.

Amien mengatakan jika masih berada di barisan pemerintah maka PAN akan ikut memikul dosa rezim Jokowi-JK.

Sudirman Said merespons pernyataan Presiden Jokowi yang sebelumnya mengklarifikasi Pergub DKI Jakarta Nomor 146 bukanlah izin pembangunan reklamasi, melainkan petunjuk teknis.

Penyidik Polda Metro Jaya akan membongkar dokumen pembentukan reklamasi yang awalnya muncul pada zaman Presiden Soeharto tahun 1995.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik juga dimintai keterangan soal tambahan kontribusi 15 persen dalam Raperda Reklamasi itu.

Segerombolan Burung Bangau Putih atau Burung Kuntul (Bubulcus Ibis) sedang mengawasi mangsa di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara.