Indeks Reformasi Hukum
Tim Reformasi Hukum Bentukan Mahfud Diisi Aktivis & Akademisi
Tim percepatan reformasi hukum tak akan membuat norma hukum baru. Hasil kerja mereka akan dituangkan dalam sebuah naskah akademik.
Gerindra Sebut RKUHP Baru Bisa Disahkan 150 Tahun Lagi
Habiburokhman menyindir kaum pro demokrasi yang merasa nyaman dengan KUHP saat ini yang notabene buatan rezim kolonial Belanda.
Hakim Agung Terjerat Korupsi, Jokowi Perintahkan Reformasi Hukum
Menkopolhukam Mahfud MD akan memimpin program reformasi hukum yang dicanangkan Jokowi usai Hakim Agung MA Sudrajad Dimyati dicokok KPK.
Awkarin Penuh Dosa, Kalian Suci Apa Adanya
Salahkah bila Awkarin terjun dalam aktivisme untuk dunia yang lebih baik?
Sekretaris Kabinet: Lembaga Pembentuk UU Dibentuk Usai Pilpres 2019
Sekretaris Kabinet Pramono Anung optimistis lembaga tunggal pembentuk UU bisa dibentuk setelah Pilpres 2019.
Jokowi-JK Dinilai Belum Serius Dorong Reformasi Hukum
Masa tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK dinilai belum berupaya serius dalam mendorong reformasi hukum.
Reformasi Hukum ala Jokowi
Masyarakat rata-rata tidak puas dengan kinerja pemerintah di bidang hukum, terutama kepolisian dan kejaksaan. Untunglah setelah selalu memilih fokus pada ekonomi, pemerintah akhirnya mengeluarkan Paket Kebijakan Reformasi Hukum meski tak menyentuh hal-hal substansial.
KY Usulkan Restrukturisasi MA untuk Reformasi Hukum
Langkah awal dalam mereformasi hukum di Indonesia, menurut Komisi Yudisial, dilakukan dengan merestrukturisasi Mahkamah Agung. Pasalnya, dominasi birokrasi di tubuh MA menyebabkan hakim tidak punya indenpendensi yang membuat mafia peradilan kian meluas.
Otto: Kasus Jessica Momentum Reformasi Hukum
Otto Hasibuan yang merupakan ketua tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso memohon kepada presiden untuk menjadikan kasus Jessica ini sebagai momentum reformasi hukum. Ini tak lepas dari banyaknya kritik terhadap penegakan hukum di Indonesia.
Penegakan Hukum: Persepsi Publik Vs Kenyataan
Survei CSIS menunjukkan persepsi publik terkait kinerja pemerintah di bidang hukum mengalami kenaikan menjadi 62,1 persen. Namun, hasil survei ini tidak berbanding lurus dengan dukungan pemerintah terkait anggaran penegakan hukum di APBN, serta upaya pemerintah merevisi PP Nomor 99/2012 yang mengundang pro dan kontra karena dinilai akan membuat koruptor mudah mendapatkan remisi.