Indeks Reformasi Hukum

Komisi Reformasi Polri merekomendasikan calon Kapolri harus berpangkat bintang tiga dan memilki masa dinas 25 tahun.

Budi mengatakan, hakim memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem hukum di Indonesia karena setiap putusan tidak hanya soal penyelesaian perkara.

Habiburokhman mengatakan panja ini akan menjadi wadah untuk mengawal berbagai persoalan di tiga institusi penegak hukum tersebut.

Tim percepatan reformasi hukum tak akan membuat norma hukum baru. Hasil kerja mereka akan dituangkan dalam sebuah naskah akademik.

Habiburokhman menyindir kaum pro demokrasi yang merasa nyaman dengan KUHP saat ini yang notabene buatan rezim kolonial Belanda.

Menkopolhukam Mahfud MD akan memimpin program reformasi hukum yang dicanangkan Jokowi usai Hakim Agung MA Sudrajad Dimyati dicokok KPK.

Salahkah bila Awkarin terjun dalam aktivisme untuk dunia yang lebih baik?

Sekretaris Kabinet Pramono Anung optimistis lembaga tunggal pembentuk UU bisa dibentuk setelah Pilpres 2019.

Masa tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK dinilai belum berupaya serius dalam mendorong reformasi hukum.

Masyarakat rata-rata tidak puas dengan kinerja pemerintah di bidang hukum, terutama kepolisian dan kejaksaan. Untunglah setelah selalu memilih fokus pada ekonomi, pemerintah akhirnya mengeluarkan Paket Kebijakan Reformasi Hukum meski tak menyentuh hal-hal substansial.

Langkah awal dalam mereformasi hukum di Indonesia, menurut Komisi Yudisial, dilakukan dengan merestrukturisasi Mahkamah Agung. Pasalnya, dominasi birokrasi di tubuh MA menyebabkan hakim tidak punya indenpendensi yang membuat mafia peradilan kian meluas.

Otto Hasibuan yang merupakan ketua tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso memohon kepada presiden untuk menjadikan kasus Jessica ini sebagai momentum reformasi hukum. Ini tak lepas dari banyaknya kritik terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Survei CSIS menunjukkan persepsi publik terkait kinerja pemerintah di bidang hukum mengalami kenaikan menjadi 62,1 persen. Namun, hasil survei ini tidak berbanding lurus dengan dukungan pemerintah terkait anggaran penegakan hukum di APBN, serta upaya pemerintah merevisi PP Nomor 99/2012 yang mengundang pro dan kontra karena dinilai akan membuat koruptor mudah mendapatkan remisi.