Indeks Radikalisme

Berbagai aturan dan larangan yang dikeluarkan pemerintah Cina membuat umat Muslim di Xinjiang semakin terdiskriminasi. Mulai dari larangan menggunakan nama tertentu, menggunakan burka hingga memiliki jenggot yang panjang.

Syafii Maarif meminta pemerintah waspada terkait berseminya teologi maut di masyarakat. Ia khawatir hal tersebut dapat menjadi pemicu kehancuran negara, seperti yang terjadi di Timur Tengah.

Maruf mengajak seluruh elemen bangsa untuk memberantas dan melawan paham radikal terorisme yang menurutnya bisa menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Gerakan Kampus Nusantara Mengaji serentak diselenggarakan di 40 kampus negeri seluruh Indonesia. Dengan menghatamkan Alquran, menurut Menristekdikti, radikalisme di kampus dapat ditangkal.

Paham, kelompok, dan organisasi yang anti-konstitusi dasar Indonesia bermunculan. Tentu paham tidak diberangus dengan represif. Namun, jaminan kebebasan berpendapat bukan berarti pembiaran atas radikalisme.

Program standardisasi pesantren yang akan dilaksanakan oleh Kemenag pada tahun ini bertujuan untuk menguatkan pandangan Islam yang moderat di kalangan lembaga pendidikan keagamaan non-formal.

Teror yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini lebih condong ke arah ekstremisme, bukan radikalisme

Menyikapi maraknya ajaran radikalisme, Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mengajak masyarakat untuk lebih meningkatkan ketenangan diri dengan mendekatkan diri kepada Tuhan YME.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membenarkan munculnya sel-sel radikalisme di lingkungan birokrasi pemerintahan yakni Kementerian Keuangan, bahkan Kementerian Dalam Negeri. Menurut Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj fenomena ini bisa ditangkal dengan menerapkan kembali P4 (Program Pengabdian dan Pengamalan Pancasila).

Menristek Dikti, Mohamad Nasir menyatakan komunitas kampus saat ini semakin rawan terpengaruh paham radikal.

Lukman mengatakan kampus Islam terutama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) harus bisa mempromosikan paham Islam moderat, sehingga dapat mencegah tumbuh kembangnya paham radikalisme dan intoleransi.

Isu radikalisme dan konflik SARA menambah beban risiko perekonomian Indonesia

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius melakukan kunjungan kerja ke General Intelligence Directorate (GID) Arab Saudi, 11-16 Januari 2017, untuk memperkuat hubungan sekaligus mempelajari program deradikalisasi yang dijalankan lembaga itu.

Isu keamanan di kawasan perbatasan Indonesia kembali mengemuka awal November lalu setelah kejadian penculikan WNI di perairan perbatasan Malaysia-Filipina. Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto akan mengerahkan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menjaga kawasan perbatasan.

Meningkatkan kepercayaan generasi muda terhadap pancasila dan semangat kebangsaan, dapat menahan laju gelombang radikalisme dan ekstrimisme di Indononesia. Alissa Wahid, Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Indonesia mengatakan upaya tersebut sangat penting sebab Indonesia sangat dibutuhkan oleh dunia.

Mayoritas generasi muda sangat tidak setuju dengan kelompok agama yang menggunakan kekerasan. Hal itu terungkap dalam hasil survei yang dilakukan oleh Internasional NGO Forum On Indonesian Development (INFID) bekerja sama dengan jaringan GUSDURian Indonesia.

Kemendikbud dorong para santri membantu pemerintah menangkal paham radikalisme di media sosial.

Penanaman paham radikal di kalangan pelajar diduga dipicu karena buruknya pembelajaran agama, terutama agama Islam, di sekolah. Melalui perbaikan metode pengajaran agama, diharapkan dapat secara efektif menangkal radikalisme tersebut.

BNPT akan menjadi pimpinan pelaksana satuan tugas antarkementerian dan lembaga untuk memberantas terorisme dan radikalisme. Saat ini satuan tugas tersebut tengah dirancang BNPT dengan melibatkan pejebat yang punya akses kepada menteri atau kepala lembaga.

Bekerja sama dengan Kemkominfo, Polri berencana memblokir stus di media daring yang dianggap memiliki nuansa radikalisme. Pemblokiran tersebut termasuk juga akun jejaring sosial Facebook yang diduga menjadi media komunikasi petempur ISIS asal Indonesia.