Indeks Pt Kcn

Izin operasional PT Karya Cipta Nusantara (KCN)  dicabut oleh Gubernur DKI Jakarta era Anies Baswedan pada 17 Juni 2022.

Pemprov DKI Jakarta mencabut izin usaha PT Karya Cipta Nusantara (KCN) pada 17 Juni 2022 akibat pencemaran abu batu bara ke warga Rusunawa Marunda.

Menurut DLH DKI, saat ini PT. KCN tengah memperbaiki sistem operasi sesuai dengan catatan yang diberikan oleh Dinas LH DKI dan KLHK.

Sudin LH Jakut berdalih ada ikhtiar baik terkait pengelolaan lingkungan oleh PT KCN seperti penanaman ribuan bibit mangrove di pesisir Pelabuhan Marunda.

Dinas LH DKI menyebut memang masih ada aktivitas pengosongan stock pile (timbunan batu bara) oleh pihak KCN selama 90 hari.

Selama ini PT KCN hanya memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dan harus diperbarui menjadi Amdal.

PT KCN diperintahkan untuk mengakhiri seluruh kegiatan bongkar muatnya karena izinnya dinyatakan tidak berlaku.

Hal ini lantaran, sanksi adminstratif PT. KCN sudah habis namun hanya empat dari 32 sanksi yang dikenakan yang dilaksanakan oleh perusahaan tersebut.

Sebagai pemegang saham, semestinya Pemprov DKI bisa melakukan langkah pencegahan agar KCN tidak mencemari lingkungan melalui abu batu bara.

PT Kawasan Berikat Nusantara (persero) selaku BUMN menjadi pemilik 15% saham di PT. KCN. Pemprov DKI diketahui memiliki saham 26,85 persen di PT. KBN.

Legislator Demokrat meminta PT KCN menghentikan operasinya sementara waktu selama dilakukan review Amdal imbas pencemaran batu bara.

Ketua FMRM Didi Suwandi  menyebut menduga PT.KCN tidak melaksanakan sanksi pemerintah karena pencemaran lingkungan debu batubara (FABA) bertambah parah.

PT KCN terbukti mencemarkan lingkungan. Pemprov DKI menjatuhkan sanksi administratif kepada korporasi itu.

PT KCN berdalih telah melakukan serangkaian tindakan preventif sebelum abu batu bara mencemari permukiman warga di Marunda.