Indeks Proyek Pupr

Delapan orang yang terkena operasi senyap KPK terdiri dari Kepala Dinas PUPR OKU, ASN, anggota DPRD OKU dan seorang kontraktor.

Dari 170 Proyek Strategis Nasional yang menjadi tugas Kementerian PUPR, 99 diselesaikan sampai dengan tahun 2023.

DJPI PUPR mengusulkan KPR ASN Pionir di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Kementerian PUPR mencatat realisasi anggaran sebesar 48,13 persen atau senilai Rp41,17 triliun hingga akhir Agustus.

Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan, tim saat ini sedang mengumpulkan alat bukti.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Pengendalian Lumpur Lapindo (PPLS) mengalokasikan anggaran Rp239,7 miliar.

Kementerian PUPR menggelar market sounding terhadap enam proyek KPBU.

Aplikasi e-BSPS ini memiliki beberapa fungsi yang dapat menunjang pelaksanaan BSPS

Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim dipanggil KPK sebagai saksi atas tersangka Direktur atau Komisaris PT Sharleen Raya (JECO Group) Hong Artha John Alfred (HA), Selasa (26/11/2019).

Kementerian PUPR bersama Japan International Cooperation Agency (JICA) akan membantu Pemprov DKI Jakarta membangun instalasi pengolahan air limbah domestik dan jaringan perpipaan di Jakarta.

KPK menangkap tangan 1 bupati, 2 kepala dinas dari Lampung dan 1 orang perantara.

KPK memanggil Sekretaris Jenderal PBNU Helmi Faishal Zaini sebagai saksi kasus korupsi penerimaan hadiah terkait proyek Kementerian PUPR 2016, Kamis (15/8/2019).

Helmy dijadwalkan diperiksa penyidik terkait kasus suap di proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016

KPK memanggil anggota Komisi V DPR Fraksi Hanura Fauzih Amro sebagai saksi korupsi penerimaan hadiah terkait proyek di Kementerian PUPR TA 2016, Senin (12/8/2019).

Direktur sekaligus Komisaris PT Sharleen Raya, Hong Artha Aritani dipanggil untuk kasus tindak pidana korupsi (TPK) penerimaan hadiah terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA 2016.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan anggota DPR RI Damayanti Wisnu Putranti di kasus suap proyek PUPR Maluku, Senin (5/8/2019).

Kasatker SPAM  Kementerian PUPR Anggiat P Nahot Simaremare dituntut delapan tahun penjara dan denda sebesar Rp400 juta subsider 4 bulan kurungan terkait kasus suap SPAM Kemen PUPR.

Anggiat didakwa telah menerima suap Rp3,73 miliar dan lima ribu dolar Amerika Serikat. Anggiat juga disebut telah menerima suap Rp1,25 miliar dari Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama Leonardo Jusminarta Prasetyo.