Indeks Ppp

Kemenkumham Teken SK Kepengurusan PPP 2020-2025
Politik
Rabu, 10 Mar 2021

Kemenkumham Teken SK Kepengurusan PPP 2020-2025

Pengurus harian DPP PPP diketuai oleh Suharso Monoarfa dengan Wakil Ketua Umum Arsul Sani, Ermalena, Amir Uskara, Musyaffa' Noer dan Zainut Tauhid Sa'adi.
Suharso Monoarfa Terpilih Sebagai Ketum PPP Secara Aklamasi
Politik
Minggu, 20 Des 2020

Suharso Monoarfa Terpilih Sebagai Ketum PPP Secara Aklamasi

Seluruh peserta muktamar sepakat memilih Suharso Monoarfa sebagai ketua umum PPP.
Usai Diperiksa KPK, Kader Partai Tuding Ketum PPP Bohong
Hukum
Senin, 16 Nov 2020

Usai Diperiksa KPK, Kader Partai Tuding Ketum PPP Bohong

Kader Partai Persatuan Pembangunan Nizar Dahlan melaporkan Suharso terkait gratifikasi ke KPK.
Sandiaga Uno dan Khofifah Masuk Bursa Ketum, PPP Krisis Kader?
Politik
Jumat, 6 Nov 2020

Sandiaga Uno dan Khofifah Masuk Bursa Ketum, PPP Krisis Kader?

Nama-nama eksternal muncul di bursa Ketum PPP. Pengamat menilai ini adalah bentuk krisis kader dan upaya menyelamatkannya.
Belum Ada Aturan Turunan UU Pesantren Usai Setahun Disahkan
Sosial budaya
Kamis, 22 Okt 2020

Belum Ada Aturan Turunan UU Pesantren Usai Setahun Disahkan

Pemerintah sama sekali belum mengeluarkan aturan turunan dari UU Pesantren sejak disahkan DPR RI pada September 2019 lalu.
PPP: PKS & Demokrat Tolak RUU Ciptaker, tapi Setuju Pembahasan DIM
Politik
Senin, 5 Okt 2020

PPP: PKS & Demokrat Tolak RUU Ciptaker, tapi Setuju Pembahasan DIM

PKS & Demokrat dianggap menyetujui pembahasan isi Omnibus Law RUU Cipta Kerja meski di akhir pembahasan menolak untuk disahkan.
Alasan Baleg Bahas Omnibus Law di Hotel: Listrik di DPR Mati
Politik
Senin, 28 Sept 2020

Alasan Baleg Bahas Omnibus Law di Hotel: Listrik di DPR Mati

Ada perbaikan instalasi listrik di Gedung DPR RI membuat pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja dilakukan di hotel.
PPP dan Demokrat Ingin Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen
Politik
Selasa, 9 Jun 2020

PPP dan Demokrat Ingin Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

PPP & Demokrat menginginkan ambang batas parlemen (parliamentary treshold) tetap 4 persen dalam revisi UU Pemilu yang akan digodok DPR RI mendatang.
PPP Kritik New Normal sebab Akses Kesehatan di Pesantren Kurang
Sosial budaya
Rabu, 27 Mei 2020

PPP Kritik New Normal sebab Akses Kesehatan di Pesantren Kurang

Wasekjen DPP PPP, Achmad Baidowi, mengkritik langkah pemerintah yang ingin menerapkan standar new normal (kelaziman baru) dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
PPP Anggap Bebasnya Romahurmuziy Sebagai Berkah Ramadan
Politik
Kamis, 30 Apr 2020

PPP Anggap Bebasnya Romahurmuziy Sebagai Berkah Ramadan

"Tentu itu menjadi berkah Ramadan bagi Pak Rommy bisa berkumpul dengan keluarga," ujar Wasekjen PPP Achmad Baidowi.
Pandemi Corona, DPR Usul Pelaksanaan Pilkada 2020 Dikaji Kembali
Politik
Senin, 16 Mar 2020

Pandemi Corona, DPR Usul Pelaksanaan Pilkada 2020 Dikaji Kembali

"DPR meminta pemerintah untuk mengkaji pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di tengah menjalarnya wabah COVID-19."
PPP Tak Setuju RUU Ketahanan Keluarga Penjarakan Donor Sperma
Politik
Rabu, 19 Feb 2020

PPP Tak Setuju RUU Ketahanan Keluarga Penjarakan Donor Sperma

Pada RUU Ketahanan Keluarga mendonorkan sperma dan ovum bisa dipidana penjara, begitu pula orang yang melakukan surogasi (sewa rahim).
Legislator PKS Asal Aceh Usul Ganja Bisa Diekspor, PPP Menolak
Bisnis
Jumat, 31 Jan 2020

Legislator PKS Asal Aceh Usul Ganja Bisa Diekspor, PPP Menolak

"Bahaya ganja ini adalah konspirasi global. Kita bisa memanfaatkan kesuburan ganja di Aceh untuk kita ekspor ke luar negeri," kata Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Rafli.
PPP Lega Romahurmuziy Cuma Divonis Bersalah Terima Gratifikasi
Politik
Selasa, 21 Jan 2020

PPP Lega Romahurmuziy Cuma Divonis Bersalah Terima Gratifikasi

Menurut Arsul Sani vonis hakim tersebut membuktikan bila Romy hanya terbukti menerima gratifikasi dan tak terbukti melakukan penyuapan.
Vonis Ringan untuk Romy, Dua Tahun Penjara Tanpa Cabut Hak Politik
Hukum
Selasa, 21 Jan 2020

Vonis Ringan untuk Romy, Dua Tahun Penjara Tanpa Cabut Hak Politik

Romi terbukti menerima suap Rp 255 juta dari Haris Hasanudin dan M Muafaq Wirahadi sebesar Rp 91,4 juta.
Baleg: RUU Anti Propaganda Penyimpangan Seksual Baru Judul Saja
Politik
Kamis, 16 Jan 2020

Baleg: RUU Anti Propaganda Penyimpangan Seksual Baru Judul Saja

RUU Anti-Propaganda Penyimpangan Seksual saat ini masih sebatas pengusulan judul saja dan belum ada draf naskah akademiknya.
PPP Sebut Setuju Proporsional Tertutup Tapi Tolak Ambang Batas 5%
Politik
Rabu, 15 Jan 2020

PPP Sebut Setuju Proporsional Tertutup Tapi Tolak Ambang Batas 5%

PPP merespons usulan hasil Rakernas I PDIP terkait ambang batas di parlemen 5 persen dan menetapkan sistem proporsional tertutup untuk pemilu.
RDP dengan KPU, Komisi II Akan Tanyakan Mekanisme PAW Anggota DPR
Politik
Selasa, 14 Jan 2020

RDP dengan KPU, Komisi II Akan Tanyakan Mekanisme PAW Anggota DPR

Komisi II DPR juga akan menanyakan terkait bagaimana mekanisme pengawasan di internal KPU dan langkah konkret agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi.
Eks Ketum PPP Romahurmuziy Dituntut Empat Tahun Penjara
Politik
Senin, 6 Jan 2020

Eks Ketum PPP Romahurmuziy Dituntut Empat Tahun Penjara

JPU KPK menilai Rommy terbukti menerima suap sebesar Rp91,4 juta dan sebesar Rp255 juta.
PPP Sebut Gibran Jangan Terlena Popularitas tapi Tetap Konsolidasi
Politik
Rabu, 18 Des 2019

PPP Sebut Gibran Jangan Terlena Popularitas tapi Tetap Konsolidasi

Wasekjen DPP PPP Achmad Baidowi menilai Gibran Rakabuming mampu berada di posisi kedua sebagai kandidat Wali Kota Solo asalkan mau berkonsolidasi.