Indeks Ppp

Partai Golkar, PPP, dan PAN memutuskan berkoalisi. Dengan indikator apa pun, tampaknya mereka akan menemui jalan berat untuk berhasil.

Viva Yoga menegaskan tidak ada agenda tersembunyi di balik koalisi yang dibentuk PAN, PPP, dan Golkar.

Pembentukan koalisi lebih awal bisa menunjukkan penyusunan strategi politik yang lebih matang, namun harus hati-hati dengan politik uang.

PPP sebut akan menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK saat ini.

PPP akan bersikap setelah mendengar penjelasan resmi dari KPK terkait perkara yang menjerat Ade Yasin.

DPW PPP DKI minta DPP melakukan komunikasi politik aktif intensif.

Tiga partai politik sepakat untuk tidak melanjutkan rencana pembahasan amandemen UUD 1945 terkait PPHN. 

PPP merespons terkait usulan penggunaan hak angket DPR RI dari Fraksi PKS soal krisis minyak goreng.

Putusan MK yang menolak gugatan ambang batas presiden 20% menjadikan persoalan ini clear tdak ada lagi tafsir yang berbeda, kata Awiek.

PPP terbuka untuk mendorong nama-nama di luar kader partai, karena memang tak berambisi mengusung salah satu kadernya jadi capres pada Pilpres 2024.

Ujang menilai tren elektabilitas masih bisa berubah seiring perhelatan elektoral yang masih panjang dan segala kemungkinan masih terbuka.

Irgan terbukti menerima suap dari eks Bupati Labuhan Batu Utara, Kharruddin Syah guna membantu pengurusan DAK APBN-P 2017 & 2018 Kabupaten Labuan Batu.

Sejumlah kader senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bersilaturahmi di tengah gelaran Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I dan Rapat Koordinasi Pengurus Harian di Jakarta, Jumat (12/03/2021).

Pengurus harian DPP PPP diketuai oleh Suharso Monoarfa dengan Wakil Ketua Umum Arsul Sani, Ermalena, Amir Uskara, Musyaffa' Noer dan Zainut Tauhid Sa'adi.

Seluruh peserta muktamar sepakat memilih Suharso Monoarfa sebagai ketua umum PPP.

Kader Partai Persatuan Pembangunan Nizar Dahlan melaporkan Suharso terkait gratifikasi ke KPK.

Nama-nama eksternal muncul di bursa Ketum PPP. Pengamat menilai ini adalah bentuk krisis kader dan upaya menyelamatkannya.

Pemerintah sama sekali belum mengeluarkan aturan turunan dari UU Pesantren sejak disahkan DPR RI pada September 2019 lalu.

PKS & Demokrat dianggap menyetujui pembahasan isi Omnibus Law RUU Cipta Kerja meski di akhir pembahasan menolak untuk disahkan.

Ada perbaikan instalasi listrik di Gedung DPR RI membuat pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja dilakukan di hotel.