Indeks Ppn

Kenaikan tarif PPN tahun depan dinilai akan semakin memperburuk daya beli masyarakat menengah bawah akibat terdampak COVID-19.

DPR telah mengesahkan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi UU. Apa saja aturan pajak terbaru dalam RUU tersebut?

RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) atau RUU KUP akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR, Kamis (7/10/2021).

Penyerapan insentif pajak sudah terserap Rp57,85 triliun hingga pertengahan September 2021, menurut Menkeu Sri Mulyani.

Ditjen Pajak meluaskan objek Pajak Pertambahan Nilai pada dua perusahaan di luar negeri yaitu WeTransfer dan OffGamers.

Pemerintah memperpanjang program insentif beli rumah bebas biaya PPN hingga Desember 2021. Hal ini diatur PMK No. 21/PMK.010/2021.

Pemerintah harus hati-hati menerapkan pajak sembako ini mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang rentan miskin.

Bahan pangan akan dikenakan PPN. Namun, Menkeu Sri Mulyani menegaskan, sembako murah tidak akan dikenakan PPN.

Jasa pendidikan yang mengemban misi sosial, kemanusiaan dan dinikmati oleh masyarakat banyak pada umumnya tidak akan dikenakan PPN.

Pemerintah akan mengenakan tarif yang beragam alias multitarif untuk barang dan jasa yang dikenakan PPN.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan pemerintah saat ini masih fokus pada pemulihan ekonomi.

Pemerintah seharusnya mencari sumber lain untuk pendapatan negara, bukan dengan mengenakan tarif pajak atas bahan kebutuhan pokok.

Pemerintah akan mengenakan PPN terhadap sejumlah sektor yang semula dibebaskan dari pajak.

Bahan kebutuhan pokok yang selama ini bebas pajak, akan segera dikenakan PPN menurut RUU KUP yang diusulkan pemerintah.

Anggota DPR Ecky Awal Mucharam menilai rencana pemerintah naikkan tarif PPN kontraproduktif dengan program pemulihan ekonomi nasional.

Menko Airlangga sebut Presiden Jokowi telah mengirimkan surat kepada DPR RI untuk membahas rencana kenaikan tarif PPN.

Regulasi pajak pulsa diperbarui. Selain dalam rangka memberikan kepastian hukum, ia juga dibuat dalam rangka mengejar optimalisasi pendapatan negara.

PPN berlaku bagi kartu perdana dan pulsa dalam bentuk voucer fisik dan elektronik, token listrik hingga voucer belanja, konten daring dan game online.

Hingga saat ini jumlah pemungut PPN digital yang ditetapkan pemerintah mencapai 36 entitas.

Kemenperin usul pajak mobil baru dibuat nol persen. Pengamat menyebut ini hanya menguntungkan sebagian kalangan. Bahkan negara potensial merugi.