Indeks Polri

Pelanggaran tersebut menurut temuan KontraS didominasi oleh penggunaan senjata api sebanyak 456 kasus.

Krisno menuturkan, sejauh ini Indonesia masih menjadi salah satu negara di PBB yang menolak legalisasi ganja.

Jika dipandang perlu, Badan Legislasi DPR dapat membentuk Panja Pemantauan dan Peninjauan Pelaksanaan UU TPKS.

Personel Brimob Nusantara yang di BKO ke Papua berasal dari Mabes Polri, Polda Sumatera Utara dan Polda Riau.

Kakorlantas Polri menyatakan tidak adanya sanksi tilang untuk pengendara roda dua yang menggunakan sandal jepit.

Sebanyak dua dari tiga anggota JAD yang ditangkap di Bima, NTB, merupakan eks narapidana kasus terorisme.

SPPT-TI mengubah proses penanganan perkara yang saat ini masih berbasis dokumen fisik menjadi digital dalam suatu sistem jaringan yang aman.

Polri dan Dewan Pers sepakat ingin membangun kondisi yang nyaman menjelang tahun politik.

Polri menyatakan pengamanan perlu perencanaan matang lantaran tahapan Pemilu 2024 memiliki spektrum ancaman yang berbeda.

Kepolisian akan mengawasi ketersediaan dan harga minyak goreng jenis curah mulai dari tingkat produsen hingga ke pasar.

Sekitar 13.000 hunian akan dibangun oleh pengembang di lokasi IKN, Kalimantan Timur. Terdiri dari pengembang lokal 11.000 unit dan internasional 2.000 unit.

Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia, tingkat kepercayaan publik KPK berada di angka 49.8 persen, di bawah TNI, Polri, dan Kejaksaan.

Dengan merevisi Perkap, Kompolnas berharap tak ada lagi kasus kembali aktifnya anggota Polri yang telah dipidana kasus korupsi, seperti Raden Brotoseno.

Polri masih menyelidiki afiliasi Khilafatul Muslimin dengan kelompok radikal lainnya.

Irjen Remigius Sigid ingin Komnas HAM lebih berwibawa dan mempunyai daya paksa dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Densus 88 Antiteror dilibatkan dalam penemuan bahan peledak hingga senjata api di sebuah rumah di Jalan Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat.

Said Aqil ingin kelompok yang menolak Pancasila angkat kaki dari Indonesia dan pindah ke Afganistan.

Densus tidak terlibat dalam penangkapan pemimpin Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Baraja karena tidak terkait tindak pidana terorisme.

Perkara ini bermula ketika polisi Jepang mengusut kasus dugaan penipuan dana subsidi bagi usaha kecil terdampak pandemi COVID-19.

KontraS mendesak pansel calon pimpinan Komnas HAM melihat keseluruhan aspek dalam proses seleksi dan juga membuka indikator serta alat uji kepada publik.