Indeks Polisi Narkoba

Bripka Dedy berperan sebagai sniper yang memantau pergerakan orang keluar-masuk area peredaran narkoba tersebut.

Rendy menekankan bahwa tidak ada toleransi terhadap setiap pelanggaran disiplin maupun kode etik, apalagi terlibat dalam peredaran narkoba.

Boy ditangkap di Pontianak pada Selasa (10/3/2026) dan sempat ditindak secara tegas terukur karena berusaha melawan pada saat upaya penangkapan.

Tiga anggo polres OKU terlibat narkoba dan desersi sejak lama, resmi dipecat dengan Surat Kapolda Sumsel per 5 Februari 2026.

Sanksi terhadap anggota polisi yang terbukti terlibat kasus narkoba harus tegas dan tidak pandang bulu.

Penguatan pengawasan internal dan akuntabilitas eksternal menjadi kunci penting dalam upaya perbaikan institusi Polri.

Hinca Panjaitan meminta Kapolri untuk terbuka kepada publik dan tidak menutup-nutupi tiap proses penanganan kasus.

Polda Selawesi Selatan memastikan tidak akan ada kompromi bagi personel yang mencederai korps Bhayangkara.

AKBP Didik sempat mengancam mencopot AKP Malaungi dari Kasatres Narkoba Polres Bima Kota jika menolak membereskan bocornya info aliran uang dari bandar.

Polisi ungkap uang bandar narkoba ke AKBP Didik dibungkus menggunakan paper bag hingga dimasukkan dalam kardus bir.

Nama Koko Erwin kali pertama muncul dari konferensi pers yang digelar kuasa hukum AKP Malaungi, Asmuni.

Kini, AKBP Didik dijatuhi sanksi pemecatan atas keterlibatannya dalam kasus penyalagunaan narkoba.

Polda NTB menetapkan eks Kapolres Bima Kota itu sebagai tersangka atas keterlibatan dengan jaringan peredaran gelap narkoba.

Meski positif narkoba, istri dan anak buah eks Kapolres Bima Kota itu, tidak ditetapkan sebagai tersangka, tetapi direkomendasikan menjalani rehabilitasi.

Bareskrim Polri telah menetapkan Didik sebagai tersangka atas kepemilikan narkoba pada Jumat (13/2/2026) lalu.

AKP Malaungi dijatuhi sanksi PTDH atau pemecatan sebagai anggota Polri setelah dinyatakan sebagai tersangka kasus peredaran narkoba jenis sabu-sabu.

AKBP Didik Putra Kuncoro ditetapkan tersangka narkoba. Polri menegaskan tak ada toleransi atau perlakuan istimewa bagi oknum internal yang terlibat.

ES menjalani patsus selama proses sidang kode etik. Bila ES terbukti melanggar, ES akan dijatuhi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) alias pemecatan.

Karim memastikan proses pidana akan tetap berjalan meski ada sidang etik dan perkara akan dilimpahkan ke Bareskrim Mabes Polri.

Kasus penyalahgunaan narkotika oleh aparat terus berulang. Dari NTB hingga Nunukan, Polri hadapi krisis integritas dan lemahnya pengawasan internal.