Indeks Polhukam

DPR akan menggelar rapat dengar pendapat bersama KPU untuk membahas terkait penyelenggaraan pemilihan umum 2024, Senin (25/3/2024).

Komnas HAM berharap pemerintah dan aparat melakukan proses penegakan hukum yang transparan dan adil terhadap kasus ini.

Juru Bicara MK, Fajar Laksono, sebut sidang sengketa Pilpres 2024 akan digelar mulai pada 27 Maret 2024.

Budaya hukum di Indonesia masih rentan bagi pejuang lingkungan dan HAM karena dipakai mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.

Langkah tersebut dilakukan dalam bentuk implementasi politik dari Prabowo Subianto yang hendak mengedepankan persatuan dan kesatuan.

Hermawi menegaskan kehadiran Anies Baswedan ke Kantor Nasdem hanya berbuka puasa bersama.

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, mengakui, pertemuannya dengan Prabowo merupakan bentuk silaturahmi antara elite parpol untuk membangun Tanah Air.

KPK menyita 10 bidang tanah dan bangunan milik Gubernur non aktif Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, terkait kasus dugaan suap di Pemprov Maluku Utara.

Ikrar sebut carut-marut Pemilu 2024 dengan adanya dugaan keterlibatan kekuasaan, hanya dapat dibenahi lewat hak angket.

Kaesang tidak masalah telah mengalami kekalahan walaupun PSI telah menggelontorkan anggaran.

PDIP menilai banyaknya kecurangan pemilihan umum 2024 tidak terlepas dari penyalahgunaan kekuasaan Presiden Jokowi.

Pengajuan gugatan sedang disiapkan dengan pendampingan tim hukum TPN Ganjar-Mahfud.

Bahlil dinilai anti kritik karena melaporkan narasumber Tempo ke Mabes Polri.

Partai Nasdem merespons santai terkait bendera partainya diturunkan di markas timnas AMIN.

PPP tidak lolos syarat ambang batas parlemen 4 persen pada Pileg 2024. Apa penyebabnya?

Ma'ruf Amin berharap kepada rakyat hingga tim pasangan capres dan cawapres untuk menyerahkan sengketa konstitusi ke MK.

Ganjar Pranowo memastikan rangkaian peristiwa, bukti hingga saksi dari peristiwa kecurangan di tahapan pemilu sudah siap dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pengumuman hasil Pilpres 2024 sempat diskors karena adanya ketidaklengkapan narasi dalam draf SK.

Menurut Ari Yusif Amir, sikap Surya Paloh memberi selamat pada Prabowo-Gibran adalah sah-sah saja.

Doli mengklaim pasangan Prabowo-Gibran menang dengan cara terhormat. Ia yakin gugatan di MK akan ditolak.