Indeks Plagiat Unnes

Fathur menyatakan, tuduhan plagiat itu sudah selesai.

Surat dari Rektor UGM, Panut Mulyono yang menyatakan rektor Unnes Fathur Rokhman tak plagiat berbeda dengan putusan dewan kehormatan UGM.

BEM Unnes mendatangi Ombudsman RI perwakilan DIY dan UGM, Kamis (27/2/2020). Mereka mendesak UGM segera memutuskan kasus dugaan plagiat Rektor Unnes Fathur Rokhman.

Rektor Unnes Fathur Rokhman melaporkan Yunanto Adi ke Polda Jateng atas tuduhan pencemaran nama baik.

Dewan Kehormatan Universitas telah rampung bekerja, tapi belum dapat mengumumkan hasilnya karena Rektor UGM membentuk tim baru yang mereview keputusan para guru besar.

Unnes menonaktifkan Sucipto Hadi Purnomo, dengan dasar pasal RKUHP yang gagal disahkan DPR dan pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

“Melanggar HAM yang mana saja juga saya tidak tahu,” kata Ketua Senat Akademik UGM Hardyanto.

Senat UGM Yagyakarta melalui Dewan Kehormatan Universitas (DKU) memanggil dan memeriksa Rektor Unnes Fathur Rokhman atas dugaan plagiat, Rabu (27/11/2019).

Disertasi Fathur Rokhman pada 2003 diduga memplagiat dua skripsi mahasiswa bimbingannya.

Hingga pukul 21.28 WIB, petisi pencopotan Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes) Fathur Rokhman sudah ditandatangani 860 orang.

Disertasi Fathur Rokhman dituding memplagiat dua skripsi mahasiswi yang pernah dibimbingnya di Unnes.

Langkah Rektor Unnes Fathur Rokhman mempolisikan Zakki dianggap AAPI sebagai wujud ekspresi dunia akademi yang anti-kritik.

Dugaan soal plagiasi harusnya dibuktikan dengan keaslian karya, bukan dengan mengambil langkah hukum.

Rektor Unnes, Fathur Rokhman mengabaikan UU Pers dan memilih lapor ke kepolisian atas tulisan di Serat.id.

Mengintimidasi, menskorsing, bahkan dituding sengaja menyerempet mahasiswa yang demo ... inilah segelintir tindakan Fathur Rokhman.

Laporan penelitian Fathur tahun 2002 yang membantah tuduhan plagiat tak bisa diakses publik.

Fathur menuding ada lawan politik yang sengaja menyebarkan kampanye negatif terhadap dirinya sejak pemilihan Rektor Unnes 2014.

Pemilihan rektor Universitas Negeri Semarang harus diulangi karena Kementerian Ristekdikti menilainya cacat hukum.