Indeks Pkb

Jokowi menghadiri acara Harlah PKB ke-20 pada Minggu malam, 22 Juli 2018.

Pemerintah dinilai harus menjelaskan kondisi perekonomian negara saat ini dan kenyataannya di lapangan.

Jokowi sindir persaingan Cak Imin dan Rommy soal posisi cawapres.

"Ada tiga menteri dicalonkan oleh partai. Menaker Hanif Dhakiri, Menpora Imam Nahrawi dan Menteri Desa Eko Sandjojo."

Demokrat menyatakan sampai saat ini deklarasi-deklarasi dukungan yang dilakukan sejumlah partai lainnya untuk Pilpres 2019 baru sekadar pemberitahuan.

Dukungan itu disampaikan Muhaimin setelah berolahraga kano dan boling bersama Presiden Joko Widodo.

Pembentukan poros ketiga dengan Demokrat pun tidak pernah masuk dalam agenda Partai Golkar.

Pendaftaran bakal caleg akan berlangsung pada 4 sampai 17 Juli 2018. Setelah itu, KPU akan menyusun dan menetapkan daftar caleg sementara (DCS), pada 8 hingga 12 Agustus 2018.

Airlangga dan Cak Imin tidak membahas cawapres untuk Jokowi.

Rommy mengaku membahas persiapan Pilpres 2019 saat bertemu Cak Imin.

Gerindra mengklaim pihaknya telah membahas komposisi kabinet dengan PKB apabila memenangi Pilpres 2019.

Menurut Ferry, komunikasi Gerindra dengan PKB sudah terjalin sejak mereka berkoalisi di Pilgub Jateng 2018.

Pelibatan perempuan dalam aksi teror membuat persoalan terorisme semakin kompleks.

PKB dan PPP sedang ribut soal program kerja. PPP Djan Faridz mengusulkan kedua partai Islam itu rukun.

Dua partai pendukung Jokowi, PKB dan PPP tengah beradu program untuk meraih simpati basis massa pada Pemilu 2019 nanti.

Yahya menyatakan, bergabungnya PKB dan PAN berkat komunikasi intens dari para ketua umum lima partai yang telah mendeklarasikan diri mendukung Jokowi di Pilpres 2019.

Hinca Panjaitan mengatakan, penyebab belum terbentuknya poros alternatif di pemilu 2019, karena terhambat oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Cak Imin meminta untuk tidak memperdebatkan pemasangan baliho karena setiap orang memiliki hak untuk itu. 

Muhaimin bersama dua pimpinan MPR lainnya, dari PDIP dan Gerindra, akan mengisi tambahan kursi pimpinan MPR RI sesuai UU MD3.

PPP menilai kata 'suara' dalam Pasal 427A UU MD3 harus dimaknai dengan perolehan suara di Pemilu 2014. Bukan dimaknai dengan perolehan jumlah kursi.