Indeks Pj Gubernur

Surat dari Kemendagri kepada DPRD DKI Jakarta terkait permintaan usulan Penjabat Gubernur Jakarta sudah dikirim pada 31 Agustus 2022.

Heru menilai masih banyak kandidat yang lebih baik daripada dirinya sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta.

"Pemimpin dari kota-kota besar di negara G20 akan melakukan pertemuan di Buenos Aires."

Tingkat kedipilihan pasangan ini menurut Survei Indo Barometer hanya lima persen saja, jauh di bawah pasangan calon lain.

Keputusan Mendagri Tjahjo melantik Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar dinilai sebagai bentuk inkonsistensi pemerintah soal Pj atau Pjs kepala daerah dari perwira aktif TNI/Polri.

Lawan politik PDIP menuding penunjukan Komjen Iriawan kental dengan motif pemenangan kubu Jokowi dalam Pilkada Jabar.

Pasal 201 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada menjadi payung hukum pengisian posisi penjabat gubernur.

Pemerintah membatalkan menugaskan Pati Polri sebagai Pj Kepala Daerah. Dalih pemerintah, mengikuti aspirasi masyarakat.

Alasan Mendagri menunjuk pj Gubernur dari polisi aktif adalah karena tidak cukupnya jumlah pejabat eselon I Kemendagri. Padahal bisa saja yang diberikan tanggung jawab adalah pejabat eselon I dari Kementerian/Lembaga lain, yang jumlahnya ratusan.

“Banyak yang berprasangka dulu, suudzon dulu, padahal belum tentu suratnya sampai ke saya,” kata Jokowi.

Usulan pengangkatan Pj Gubernur dari perwira aktif masih menunggu keputusan dan persetujuan dari Presiden Joko Widodo. 

Wapres JK menyitir kenyataan tiga tahun lalu di Provinsi Sulawesi Barat, saat pemerintah menunjuk Inspektur Jenderal Polisi Carlo Tewu sebagai pejabat gubernur.

Mendagri Tjahjo Kumolo mewacanakan Pj Gubernur Papua, saat Pilkada 2018 berlangsung di daerah itu, berpeluang ditempati petinggi TNI/Polri.

Nama-nama yang akan menjadi Pj gubernur, menurut Tjahjo, ditunjuk oleh Polri tanpa campur tangannya.

Penunjukan perwira aktif sebagai pejabat gubernur berpotensi mengganggu netralitas aparat negara.

Menurut Tjahjo Kumolo, pengusulan perwira aktif menjadi penjabat gubernur sudah sesuai Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Kajian dilakukan Bawaslu setelah perbincangan ihwal Pj gubernur dari kalangan Polri mengemuka.

Tjahjo Kumolo menampik adanya dugaan bahwa penjabat gubernur diisi oleh Polri atas dasar kepentingan politik.

Argumen Kemendagri yang membenarkan wacana penunjukan pati Polri sebagai Pj gubernur telah dianggap lemah dari sisi regulasi.

Menurut Isnur, kebijakan mengangkat Pj Gubernur dari perwira tinggi aktif menggunakan nalar ala Orde Baru.