Indeks Pj Gubernur

KontraS dan ICW menilai penunjukan Pj Gubernur memiliki banyak kepentingan. 

Tiga kandidat yang usulkan DPRD DKI Jakarta semuanya laki-laki, yaitu Marullah Matali, Heru Budi Hartono dan Bahtiar.

DPRD DKI Jakarta mengusulkan tiga kandidat Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan: Heru Budi Hartono, Marullah Matali dan Bahtiar.

Masing-masing Fraksi Partai Politik di DPRD DKI Jakarta diminta mengusulkan tiga nama untuk kandidat (Penjabat) Pj Gubernur DKI Jakarta.

Beredar sebuah video yang menyebut Anies Baswedan dipecat dari jabatan Gubernur DKI dan digantikan Tri Rismaharini, benarkah?

Surat dari Kemendagri kepada DPRD DKI Jakarta terkait permintaan usulan Penjabat Gubernur Jakarta sudah dikirim pada 31 Agustus 2022.

Heru menilai masih banyak kandidat yang lebih baik daripada dirinya sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta.

"Pemimpin dari kota-kota besar di negara G20 akan melakukan pertemuan di Buenos Aires."

Tingkat kedipilihan pasangan ini menurut Survei Indo Barometer hanya lima persen saja, jauh di bawah pasangan calon lain.

Keputusan Mendagri Tjahjo melantik Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar dinilai sebagai bentuk inkonsistensi pemerintah soal Pj atau Pjs kepala daerah dari perwira aktif TNI/Polri.

Lawan politik PDIP menuding penunjukan Komjen Iriawan kental dengan motif pemenangan kubu Jokowi dalam Pilkada Jabar.

Pasal 201 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada menjadi payung hukum pengisian posisi penjabat gubernur.

Pemerintah membatalkan menugaskan Pati Polri sebagai Pj Kepala Daerah. Dalih pemerintah, mengikuti aspirasi masyarakat.

Alasan Mendagri menunjuk pj Gubernur dari polisi aktif adalah karena tidak cukupnya jumlah pejabat eselon I Kemendagri. Padahal bisa saja yang diberikan tanggung jawab adalah pejabat eselon I dari Kementerian/Lembaga lain, yang jumlahnya ratusan.

“Banyak yang berprasangka dulu, suudzon dulu, padahal belum tentu suratnya sampai ke saya,” kata Jokowi.

Usulan pengangkatan Pj Gubernur dari perwira aktif masih menunggu keputusan dan persetujuan dari Presiden Joko Widodo. 

Wapres JK menyitir kenyataan tiga tahun lalu di Provinsi Sulawesi Barat, saat pemerintah menunjuk Inspektur Jenderal Polisi Carlo Tewu sebagai pejabat gubernur.

Mendagri Tjahjo Kumolo mewacanakan Pj Gubernur Papua, saat Pilkada 2018 berlangsung di daerah itu, berpeluang ditempati petinggi TNI/Polri.

Nama-nama yang akan menjadi Pj gubernur, menurut Tjahjo, ditunjuk oleh Polri tanpa campur tangannya.

Menurut Tjahjo Kumolo, pengusulan perwira aktif menjadi penjabat gubernur sudah sesuai Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.