Indeks Pj Gubernur

Kajian dilakukan Bawaslu setelah perbincangan ihwal Pj gubernur dari kalangan Polri mengemuka.

Tjahjo Kumolo menampik adanya dugaan bahwa penjabat gubernur diisi oleh Polri atas dasar kepentingan politik.

Argumen Kemendagri yang membenarkan wacana penunjukan pati Polri sebagai Pj gubernur telah dianggap lemah dari sisi regulasi.

Penunjukan perwira aktif sebagai pejabat gubernur berpotensi mengganggu netralitas aparat negara.

Penunjukan perwira tinggi Polri sebagai Pj Gubernur karena faktor kerawanan dinilai tidak tepat, karena itu bukan tugas kepala daerah, melainkan aparat keamanan.

Menurut Isnur, kebijakan mengangkat Pj Gubernur dari perwira tinggi aktif menggunakan nalar ala Orde Baru.

Tjahjo yakin Pj Gubernur dari Pati Polri akan netral karena penunjukkan Pj Gubernur untuk beberapa daerah baru dilakukan pada pertengahan Juni, jelang berakhirnya proses Pilkada 2018.

Wakapolri Komjen Pol Syafruddin mengklaim Polri tidak mengusulkan 2 nama perwira tinggi sebagai Pj Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Mendagri Tjahjo Kumolo mewacanakan untuk menunjuk jenderal polisi aktif sebagai penjabat atau Pj gubernur, padahal potensi melanggar Undang-undang (UU).