Indeks Pilpres2019

Kubu Prabowo mengklaim keberhasilan pencak silat bukti kepemimpinan Prabowo. Sebaliknya, kubu Jokowi merasa ini bukti kemampuan kerja Jokowi.

Data menunjukkan kalau memang aparat lebih sering melarang acara #2019GantiPresiden ketimbang #2019TetapJokowi.

Pengurus Banser dan GP Ansor mengklaim tak terlibat dalam aksi menolak deklarasi #2019GantiPresiden yang digelar di Surabaya, Minggu (27/8/2018) kemarin.

Gerakan ini tidak menggunakan kekerasan untuk menyerang pemerintahan yang sah.

Tanpa tawaran program yang berarti, kampanye #2019GantiPresiden tak bakal memengaruhi elektabilitas Prabowo-Sandiaga Uno atau Jokowi-Ma'ruf Amin.

Sejumlah pihak menganggap polisi tidak netral dalam menangani kampanye #2019GantiPresiden.

Ahmad Dhani dan Neno Warisman berkali-kali mendapat penolakan dari massa saat deklarasi #2019GantiPresiden. Namun gerakan politis ini tidak surut.

Partai koalisi pendukung Jokowi menilai Jokowi sebagai pemimpin tertinggi TNI dan Polri berhak meminta kedua institusi tersebut menyosialisasikan kerja-kerja pemerintah.

Mardani Ali Sera mengatakan kampanye #2019GantiPresiden bisa dilakukan di mana saja, meski tetap ada beberapa rambu yang sebaiknya diperhatikan.

Instruksi Jokowi kepada TNI-Polri agar mensosialisasikan program kerja pemerintah dianggap menyalahgunakan wewenang.

Golkar ingin kader mereka yang dijadikan cawapres oleh Jokowi.

Survei LSI menyebut Prabowo-Sandiaga Uno masih kalah populer di kalangan "emak-emak" dibanding Jokowi-Ma'ruf Amin. Namun, Sandi mengaku sudah punya "jurus" andalan.

Riset Lingkar Survei Indonesia (LSI) menyebut pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin lebih diminati milenial ketimbang Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Meski begitu Sandi tetap omtimis.

Lewat proxy war, Sandiaga Uno merayu Gatot Nurmantyo agar masuk ke tim pemenangannya untuk pilpres 2019.

Komisioner KPU RI Hasyim Asyari menyatakan pihaknya telah membuat peraturan khusus bagi kepala daerah yang hendak menjadi tim pemenangan.

Meskipun diperbolehkan menjadi timses, menteri dilarang menggunakan fasilitas negara dan membuat kebijakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pihak.

Pernyataan Mahfud MD soal "orang jahat pimpin negara" menjadi bola panas yang direspons beragam oleh masing-masing pendukung capres-cawapres.

Mahfud mengatakan sebagai anggota Dewan Pengarah BPIP, ia harus bersikap netral.

Ijtima Ulama II dilakukan pada 26 Agustus 2018 untuk memutuskan sikap dan dukungan kelompok PA 212 dan GNPF Ulama di Pilpres 2019.

Dukungan Ahok dinilai berpotensi melemahkan dukungan Jokowi dari pemilih yang setuju dengan Aksi 411 dan 212.