Indeks Pilkada Serentak 2018

Persiapan Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil dalam hadapi debat pertama paslon Pilgub Jabar 2018.

Kata Charliyan, perkembangan internet tidak hanya digunakan untuk kepentingan ekonomi saja, tetapi juga mencegah korupsi.

Ridwan Kamil menyebutkan, dengan adanya debat publik masyarakat akan mengetahui program masing-masing pasangan calon gubernur Jabar.

Kapolri Tito optimistis empat pemicu masalah di Pilgub Jakarta 2017 tidak akan terulang saat Pilkada Serentak 2018.

"Laporan transaksi mencurigakan ke kita itu ada sekitar 53 transaksi melalui transfer, terus yang melalui transaksi tunai sekitar 1.066 laporan," ujar Dian.

KPK telah mengantongi sejumlah nama kepala daerah yang bisa ditetapkan sebagai tersangka korupsi namun masih menunggu syarat administrasi untuk diumumkan ke publik.

Kekerasan perempuan pada Pilkada DKI bakal diadopsi karena dinilai sukses mendulang suara.

Menurut Menko Polhukam Wiranto, konflik sosial yang terjadi saat pilkada maupun pemilu, disebabkan oleh beberapa faktor dari masyarakat sendiri. 

Agus masih enggan membeberkan nama-nama kandidatyang akan dijadikan tersangka, karena masih menunggu kesepakatan dengan pimpinan KPK lainnya.

Menurut DPR, perhatian khusus pada Papua agar tak ada masalah besar saat pemilu dan pilkada berlangsung.

Wiranto mengimbau kepada para calon kepala daerah agar tidak melakukan kampanye dengan isu SARA atau isu hoaks sehingga tidak menimbulkan kekacauan dalam negeri.

Medsos dianggap menjadi salah satu medium yang bisa menimbulkan konflik.

Maraknya politik uang di Pilkada yang kemudian membuat biaya politik menjadi mahal.

Hoaks menjalar seperti jamur di musim penghujan. Sekali ia disebar, lajunya bakal sulit ditahan.

Haedar mengajak seluruh komponen masyarakat, terutama partai politik untuk membenahi budaya politik di Indonesia yang cenderung transaksional.

KPU melarang foto presiden/wapres dan tokoh-tokoh nasional di peraga kampanye saat Pilkada 2018.

Agus Rahardjo mengaku, KPK sudah mengantongi nama-nama kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.

PPATK sudah mengkaji data aliran dana politik selama Pilkada 2017. Analisis itu dilakukan untuk memetakan potensi adanya aliran dana politik besar selama Pilkada 2018.

Politikus PKS mengatakan, kebijakan KPU yang melarang parpol memasang gambar tokoh nasional di alat peraga kampanye sudah tepat.

KPU punya alasan substansial mengapa melarang partai pajang foto presiden. Tujuannya agar fokus kampanye nanti adalah visi dan misi.