Indeks Pilkada 2018

Setelah mendaftarkan permohonan lewat sistem online, pemohon dapat langsung datang ke MK.

Para pejabat TNI-Polri yang ikut berlaga dalam Pilkada 2018, yakni di Sumatera Utara, Jawa Barat, Kalimantan Timur dan Maluku.

Dari 49 pasangan cagub dan cawagub, hanya 19 pasangan yang mencantumkan visi lingkungan.

Menurut Deni, jika parpol mengusung caleg yang populer maka hal itu bisa mendongkrak elektabilitas parpol.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Polisi belum menemukan motif politik dalam tindakan peretasan situs Bawaslu oleh remaja berusia 18 tahun.

“Kalau sudah selesai kegiatan Pilkada, tapi kegiatan Pilkada selesainya sampai pelantikan,” kata Ari.

Irjen Setyo Wasisto mengatakan, pihak kepolisian telah melakukan pengamanan sesuai dengan permintaan KPU setempat.

Serangan dari para peretas terhadap situsweb hitung cepat KPU diyakini tidak akan mengganggu keamanan data dari penghitungan suara hasil Pilkada 2018.

"Keberanian PDIP mengusung kadernya di hampir semua wilayah menunjukkan bahwa PDI Perjuangan telah menjalankan fungsi kepartaian dengan baik."

Pemungutan suara ulang Pilgub Jatim 2018 di Kediri diadakan karena ada pemilih luar daerah yang menggunakan hak pilihnya tanpa menunjukkan A5.

Sejumlah kandidat calon kepala daerah yang berlatar belakang TNI-Polri berguguran di Pilkada 2018. Apa penyebabnya?

Hey, Tasya!: kotak kosong

Hanya tiga kandidat petahana gubernur yang diperkirakan tetap bertahan dan melanjutkan kepemimpinannya selepas Pilkada 2018.

"Laman ini [infopemilu.kpu.go.id] harus kami buka-tutup," kata Arief Budiman.

Kedua pegawai pemerintah itu diduga terlibat politik praktis dengan menyatakan mendukung salah satu calon kepala daerah.

Panwaslu Kota Makassar telah melayangkan surat panggilan kepada Ketua KPUD Makassar.

KPU mengungkap ada penundaan pemungutan suara di 14 daerah pada pelaksanaan Pilkada serentak 2018.

Nama besar Kahar Muzakkar bukan jaminan untuk jadi Gubernur Sulawesi Selatan.

"Keenam provinsi tersebut adalah, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, dan Papua."

Kali ini tak ada politisasi agama yang menyebut perempuan haram menjadi pemimpin, kata Titi Anggraeni, Direktur Perludem.