Indeks Pidato Kenegaraan Jokowi

Kejagung mengklaim di sektor perkara korupsi telah menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp2,7 triliun dan USD 308.828,17 sejak Oktober 2014 hingga Juni 2019.

Dalam kurun waktu 5 tahun pemerintahan Jokowi-JK, Kejaksaan RI telah melakukan semua hal yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato Kenegaraan 2019.

Saat Pidato Kenegaraan, Presiden Jokowi menyebutkan, pada 2020 Kartu Indonesia Pintar-kuliah (KIP-kuliah) akan menjangkau 818 ribu mahasiswa dari keluarga tidak mampu.

Polisi menangkap seorang demonstran bukan karena dia berbuat rusuh, tapi karena baju yang dia pakai. 

Pemerintah harus melihat berbagai macam pertimbangan yang mendukung satu daerah yang dianggap layak menjadi ibu kota pengganti Jakarta.

Jokowi bilang pemerintah akan meluncurkan kartu pra kerja pada 2020.

KPK menegaskan mereka sudah melakukan pencegahan atau penindakan kasus korupsi seperti yang Jokowi minta. Tapi itu memang belum cukup.

Dalam pidato kenegaraan di Sidang Bersama DPD-DPR RI, Presiden Jokowi menyindir para anggota dewan yang kerap melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

Fadli Zon berharap pengembangan biodiesel dapat menjadi kenyataan yang dibutuhkan masyarakat.

Jokowi memastikan pada tahun anggaran 2020 tidak ada perubahan gaji untuk PNS. Singkatnya, tak ada kenaikan gaji tahun depan.

Sandiaga Uno mengingatkan Presiden Jokowi agar bisa mewujudkan pertumbuhan investasi di dalam negeri linear dengan penyerapan jumlah tenaga kerja lokal.

Menurut Oce, pernyataan Jokowi seolah-olah menyindir KPK. Namun, ia mengatakan, permasalahan pencegahan korupsi bukan tugas utama KPK, tapi pemerintah.

Seratusan buruh menggelar demonstrasi menolak revisi UU Ketenagakerjaan dalam momen pidato kenegaraan Joko Widodo. Sebelumnya mereka ditangkapi aparat.

Dalam pidato kenegaraan, Jokowi bicara beberapa hal baru seperti pemindahan ibukota. Ada pula yang tak lagi dia bicarakan seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Presiden Jokowi menyinggung disrupsi teknologi dalam pidato kenegaraan HUT ke-74 Kemerdekaan RI saat Sidang Bersama DPD-DPR RI, Jumat (16/8/2019).

Merespons pidato Kenegaraan Jokowi saat Sidang Tahunan MPR, Kontras mengkhawatirkan pemerintah melupakan isu serius Indonesia, salah satunya pelanggaran HAM berat

Dalam Pidato Kenegaraan 2019, Jokowi ungkapkan pemerataan dan keadilan ekonomi jadi alasan pemindahan ibu kota ke Kalimantan.

Jokowi menyindir kinerja lembaga penegak hukum dan HAM. Menurutnya, ukuran penegakan hukum dan HAM harus diubah, termasuk dalam soal pemberantasan korupsi. 

Teks lengkap pidato kenegaraan Presiden Jokowi saat Sidang Bersama DPD dan DPR RI di Gedung Parlemen menyambut HUT RI ke-74.

Pidato Kenegaraan saat Sidang Tahunan MPR 2019, Presiden Jokowi meminta semua lembaga yang bergerak di bidang hukum untuk tidak alergi terhadap kritik dari masyarakat.