Indeks Pertambangan

Menteri KKP Susi Pudjiastuti menilai, perikanan dan pertambangan tak bisa berdampingan.

JATAM menilai, bentrok di Kendari terjadi karena hak menolak tambang belum diakomodir dalam UU pertambangan.

"Produk konsentrat tembaga, konsentrat seng, konsentrat ilmenit, dan konsentrat rutil mengalami kenaikan".

Walhi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengkritisi aturan baru Peraturan Gubernur (Pergub) soal moratorium izin tambang di wilayah tersebut. 

Jatam menilai KPK belum secara progresif melakukan upaya pemberantasan korupsi di sektor pertambangan.

Jatam khawatir Pilpres 2019 menjadi ajang transaksi politik yang melibatkan para pengusaha tambang.

Ketika dikelola dengan baik, hasil penambangan mendukung pembangunan sosio-ekonomi masyarakat sekitarnya. 

Capaian penerimaan pajak pada semester I tahun 2018 membuat pemerintah optimistis pertumbuhan di akhir tahun bisa mencapai 2 digit.

Pada zaman pendudukan Jepang, di sinilah romusha banyak yang meninggal akibat perlakuan buruk militer.

Pembentukan Holding BUMN Tambang diklaim tidak akan menggerus kewenangan kontrol dari pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan negara yang bergabung di induk baru itu.

Ketiganya adalah PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan PT Timah Tbk (TINS).

Menteri ESDM menyebutkan bahwa secara agregat akan ada peningkatan penerimaan negara sebesar 68 juta dolar AS sebagai dampak amandemen kontrak batu bara tersebut.

Finalisasi holding BUMN sektor tambang tengah disiapkan pemerintah setelah berlarut-larut menuai polemik.

Risiko korupsi dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) bisa semakin meningkat jelang Pilkada serentak 2018.

AS ingin industri tambang mineral dengan cadangannya yang luar biasa banyak di Afghanistan menjadi sumber pelunas biaya perang yang berkobar sejak 2001.

Inggris, Perancis, Norwegia, Australia, Selandia Baru, Cile, dan Argentina mengklaim teritori Antartika. Iran, Turki, India, Pakistan, dan Cina menyusul.

PT Mitrabara membantah tudingan Jatam soal keterlibatan perusahaan itu dalam kasus pencemaran Sungai di Malinau, Provinsi Kaltara.

Mulai dari pencemaran sumber air dan makanan oleh merkuri, makin masifnya deforestasi, hingga konflik berdarah antara penduduk lokal vs korporasi tambang.

Pemerintah membentuk konsorsium untuk persiapan divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia. Para BUMN akan diandalkan, sanggupkah?

Sri Mulyani menjanjikan penerimaan negara oleh PT Freeport Indonesia yang izinnya kini terwujud dalam IUPK bakal lebih besar.