Indeks Penyederhanaan Perizinan

Ekonomi
Rabu, 13 Mei

Prabowo Minta Mensesneg Bentuk Satgas Deregulasi Izin Usaha

Presiden Prabowo perintahkan Mensesneg bentuk Satgas Deregulasi. Targetnya pangkas proses izin usaha dari 2 tahun jadi 2 minggu.
Ekonomi
Senin, 30 Jun 2025

Bea Cukai Percepat Pemberian Tarif Perlindungan Jadi 14 Hari

Secara bersamaan Bea Cukai juga mempercepat relaksasi aturan larangan dan/atau pembatasan (Lartas).
Ekonomi
Rabu, 20 Nov 2019

Edhy Sebut Kementeran KKP Masih Butuh Tambahan Tenaga Kerja

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengaku jumlah tenaga kerja untuk mengurusi perizinan di sektor kelautan dan perikanan masih belum memadai, sehingga menyulitkan kementerian untuk memperbaiki persoalan perizinan.
Ekonomi
Selasa, 6 Agt 2019

ESDM Klaim Percepat Proses Perizinan Jadi 7 Sampai 14 Hari Saja

Kementerian ESDM mengklaim memiliki sistem perizinan online yang memangkas waktu pengurusan izin menjadi tujuh hingga 14 hari saja. 
Bisnis
Selasa, 11 Des 2018

Kejar Rangking EODB, Pemerintah Dinilai Lupakan Kebutuhan Pengusaha

"Pemerintah Indonesia sangat fokus pada perbaikan EODB daripada melihat apa yang dialami oleh pengusaha Indonesia," ucap Siti.
Ekonomi
Kamis, 5 Okt 2017

Kementerian ESDM Pangkas Proses Perizinan Sektor Tambang

Pengurusan izin semen yang dulunya ada sekitar 50 bentuk izin kini dipangkas menjadi belasan saja.
Ekonomi
Kamis, 31 Agt 2017

Menteri Darmin: Perizinan Butuh Beberapa Jam Saja pada 2018

Menko Perekonomian Darmin Nasution optimistis pemerintah bisa memangkas habis-habisan lama proses perizinan pada 2018. Lama perizinan akan dipangkas dari berbulan-bulan menjadi beberapa jam saja.
Ekonomi
Selasa, 1 Agt 2017

Sri Mulyani Janji Pemerintah akan Pangkas Proses Izin Impor

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah segera memangkas proses perizinan impor.
Ekonomi
Selasa, 31 Mei 2016

Kemenko Ekonomi: Setop Regulasi Berlapis & Berubah-Ubah!

Kemenko Perekonomian tengah merumuskan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai standar bagi enam UU yang mengatur perizinan usaha sebagai langkah untuk memangkas birokrasi perizinan usaha yang berbelit-belit. Selain itu, PP ini juga akan mengantisipasi kebiasaan perubahan aturan seiring dengan pergantian pejabat di birokrasi.
Kamis, 31 Mar 2016

BKPM Ingin Daerah Tindaklanjuti Penyederhanaan Perizinan

Badan Koordinasi Penanaman Modal ingin daerah menindaklanjuti proses penyederhanaan perizinan yang sedang dilakukan pemerintah.