Indeks Penyederhanaan Perizinan

Prabowo Minta Mensesneg Bentuk Satgas Deregulasi Izin Usaha
Presiden Prabowo perintahkan Mensesneg bentuk Satgas Deregulasi. Targetnya pangkas proses izin usaha dari 2 tahun jadi 2 minggu.

Bea Cukai Percepat Pemberian Tarif Perlindungan Jadi 14 Hari
Secara bersamaan Bea Cukai juga mempercepat relaksasi aturan larangan dan/atau pembatasan (Lartas).

Edhy Sebut Kementeran KKP Masih Butuh Tambahan Tenaga Kerja
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengaku jumlah tenaga kerja untuk mengurusi perizinan di sektor kelautan dan perikanan masih belum memadai, sehingga menyulitkan kementerian untuk memperbaiki persoalan perizinan.

ESDM Klaim Percepat Proses Perizinan Jadi 7 Sampai 14 Hari Saja
Kementerian ESDM mengklaim memiliki sistem perizinan online yang memangkas waktu pengurusan izin menjadi tujuh hingga 14 hari saja.

Kejar Rangking EODB, Pemerintah Dinilai Lupakan Kebutuhan Pengusaha
"Pemerintah Indonesia sangat fokus pada perbaikan EODB daripada melihat apa yang dialami oleh pengusaha Indonesia," ucap Siti.
Kementerian ESDM Pangkas Proses Perizinan Sektor Tambang
Pengurusan izin semen yang dulunya ada sekitar 50 bentuk izin kini dipangkas menjadi belasan saja.
Menteri Darmin: Perizinan Butuh Beberapa Jam Saja pada 2018
Menko Perekonomian Darmin Nasution optimistis pemerintah bisa memangkas habis-habisan lama proses perizinan pada 2018. Lama perizinan akan dipangkas dari berbulan-bulan menjadi beberapa jam saja.
Sri Mulyani Janji Pemerintah akan Pangkas Proses Izin Impor
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah segera memangkas proses perizinan impor.
Kemenko Ekonomi: Setop Regulasi Berlapis & Berubah-Ubah!
Kemenko Perekonomian tengah merumuskan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai standar bagi enam UU yang mengatur perizinan usaha sebagai langkah untuk memangkas birokrasi perizinan usaha yang berbelit-belit. Selain itu, PP ini juga akan mengantisipasi kebiasaan perubahan aturan seiring dengan pergantian pejabat di birokrasi.

BKPM Ingin Daerah Tindaklanjuti Penyederhanaan Perizinan
Badan Koordinasi Penanaman Modal ingin daerah menindaklanjuti proses penyederhanaan perizinan yang sedang dilakukan pemerintah.
Masuk tirto.id








