Indeks Peninjauan Kembali

MA mengacu pada putusan KPU RI bahwa Partai Prima sebagai penggugat tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu karena tidak memenuhi syarat verifikasi.

Mahfud MD berharap AHY dan petinggi Partai Demokrat tidak lagi berpikir bahwa pemerintah berupaya merenggut kepengurusan yang resmi.

SBY akan menjadi jaminan aksi turun ke jalan kader Demokrat se-Indonesia mengawal putusan PK kubu Moeldoko di MA.

Hingga saat ini MA belum mendistribusikan perkara PK terkait perkara Partai Demokrat, bahkan belum menentukan majelis hakim yang menyidangkannya.

Meski khawatir dengan situasi hukum di Indonesia saat ini, AHY tetap meyakini tak ada celah hukum bagi Moeldoko merebut Partai Demokrat.

Jaksa Agung mengaku ada tantangan karena aset yang disita minim, sementara kerugian jemaah cukup besar.

Boris berharap, putusan PK Andika bisa menjadi pelajaran agar tidak ada kasus yang melibatkan harta masyarakat disita negara. 

Perintah Kapolri untuk segera melaksanakan sidang peninjauan kembali terhadap putusan etik yang telah dijatuhkan kepada AKBP Raden Brotoseno.

Kapolri akan memberikan kewenangan kepada tim peneliti dalam memeriksa kekeliruan pada putusan etik, misalnya putusan etik AKBP Raden Brotoseno.

Luthfi Hasan Ishaaq tetap divonis 18 tahun penjara di perkara penerimaan suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementan & tindak pidana pencucian uang.

Ketua MA berdalih pengurangan hukuman terhadap koruptor pada tingkat PK merupakan kewenangan hakim yang mengadili perkara tersebut.

MA ringankan hukuman bagi terpidana kasus suap sel mewah Lapas Sukamiskin, Fahmi Darmawansyah. Salah satu alasannya: karena dia dermawan.

Kuasa hukum Anas Urbaningrum membandingkan putusan PK dengan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara Anas.

Jumlah perkara ini bertambah dari 20, setelah MA mengabulkan peninjauan kembali (PK) dua terpidana korupsi e-KTP.

Para koruptor mendapatkan keringanan hukuman setelah mengajukan kasasi ke MA. KPK merasa itu jadi sinyal buruknya pemberantasan korupsi.

ICW meminta kepada Mahkamah Agung untuk menolak Peninjauan Kembali yang diajukan oleh para koruptor.

MA memangkas hukuman Irman dari sebelumnya 4,5 tahun penjara jadi 3 tahun penjara.

Hukuman eks hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar berkurang 1 tahun, dari 8 tahun jadi 7 tahun, setelah peninjauan kembali (PK) dikabulkan oleh Mahkamah Agung. 

Setya Novanto, terpidana kasus korupsi pengadaan KTP-elektronik, mengajukan peninjauan kembali (PK) atas kasusnya karena menemukan ada bukti baru.