Indeks pemprov dki jakarta

Gembong meminta penjelasan Gubernur DKI Jakarta soal pemberian penghargaan Adikarya Wisata 2019 kepada Diskotek Colosseum Club 1001 Jakarta.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) 2020 sebesar Rp87,95 triliun.

Massa aksi berdemonstrasi di depan Gedung DPRD DKI Jakarta menuntut transparansi anggaran bagi seluruh anggota DPRD DKI Jakarta, mengikuti langkah William Aditya Sarana.

Pemprov DKI Jakarta akan membuat jaringan utilitas terpadu bawah tanah ke depannya di Jakarta untuk menghindari proyek yang membuat jalanan makin macet.

Sebelumnya kunjungan luar negeri dibatasi hanya lima orang.

Pemprov DKI Jakarta berencana akan melakukan upaya-upaya untuk menciptakan destinasi wisata halal di Indonesia.

Mendagri Tito Karnavian menyabut Jakarta seperti kampung, tapi lupa bahwa perbaikan ibu kota adalah juga kerja pemerintah pusat.

Realisasi penerimaan pajak di beberapa sektor turut dinaikkan untuk menggenjot penerimaan daerah.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merilis aplikasi Jakarta Aman sebagai upaya untuk menjaga keamanan warga.

Kontraktor Tol Bekasi–Cawang–Kampung Melayu (Becakayu), PT Kresna Kusuma Dyandra Marga menyebutkan pengerjaan pipa drainase dan parapet di Tol Becakayu yang belum selesai menjadi penyebab banjir di ruas jalan raya Kalimalang.

Raperda KTR akan mengatur kawasan merokok pada area publik dan ruang terbuka.

Pemprov DKI mengusulkan 54 Raperda untuk dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2020.

Gerindra menyatakan penggusuran harus tetap dilakukan bila tanah yang ditempati warga adalah lahan milik pemerintah.

Wali Kota Jakarta Utara, Sigit Wijatmoko, mengklaim telah menawarkan warga yang terdampak penggusuran di Sunter, Jakarta Utara, untuk direlokasi ke rusun tapi mereka menolak.

Pemprov DKI Jakarta akhirnya resmi menaikkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kenaikan BBNKB tersebut menjadi 12,5 persen, yang awalnya hanya 10 persen saja.

KPBB menilai Pemprov DKI melanggar komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 30 persen hingga 2030.

PSI menilai ada proses yang tidak berjalan sehingga dua kepala dinas mundur dari jabatannya.

Ada beberapa cara dan persyaratan mengurus izin pemakaian taman dan jalur hijau di Jakarta untuk berbagai kegiatan publik.

Pertemuan itu merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas terkait pengelolaan transportasi Jabodetabek.

Dishub DKI Jakarta telah melakukan sosialisasi agar odong-odong tak lagi "mengaspal" di ibu kota. Bagaimana nasib mereka usai dilarang?