Indeks Pemprov Dki

Keberadaan sistem perizinan terintegrasi online pusat belum sinkron dengan daerah. Justru ditemukan tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI Jakarta.

Isi dalam pergub baru Nomor 187 Tahun 2017 susunan TGUPP menjadi empat bagian, penambahan uang tranportasi serta jumlah anggota TGUPP tak terbatas seperti pergub sebelumnya. 

KPK memiliki wewenang untuk mengevaluasi sistem manajemen pengelolaan ASN Pemprov DKI Jakarta. Dalam waktu akan dekat KPK akan mengevaluasinya.

Anggota Komisi C DPRD DKI Ruslan Amsyari mempermasalahkan soal tak dilibatkannya dalam pembahasan penentuan tarif MRT dan LRT Jakarta.

Pemprov DKI perlu meminta persetujuan DPRD DKI untuk melepaskan saham perusahaan yang memproduksi bir bermerek Angker.

Sekda DPRD DKI Jakarta mengaku sudah menerima surat dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan perihal nama calon wakil gubernur.

Jakpro sebagai BUMN yang ditugasi banyak menangani proyek strategis program Gubernur DKI Anies Baswedan. Apa saja tantangannya?

Pemprov DKI dan UI menandatangni nota kesepahaman atau MoU terkait masalah pendidikan, dan kesehatan.

Pemprov DKI Jakarta menyatakan sedang melakukan proses ganti rugi terkait kasus penggusuran 473 rumah warga Petamburan pada tahun 1997.

Pemprov DKI Jakarta mengaku telah mengeluarkan demosi atau Surat Peringatan (SP) sebanyak tiga kali kepada sejumlah pejabat eselon II yang jabatannya dirotasi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan telah mengirimkan surat ke DPRD DKI untuk pengajuan pembahasan tarif LRT dan MRT.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengevaluasi para pejabat yang baru dirotasi setalah enam bulan masa pelantikan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana memutasi dan merotasi sekitar 1.100 Pegawai PNS Pemprov DKI di Eselon 2, 3, dan 4, sore ini.

Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf memprotes perizinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, karena terdapat unsur politik di dalam acara keagamaan tersebut.

Pembahasan subsidi tarif MRT Jakarta belum melibatkan DPRD DKI, padahal dana yang akan digunakan berasal dari rakyat.

Seniman Aisul Yanto menilai semestinya revitalisasi TIM diarahkan untuk kepentingan kesenian, bukan semata untuk komersial.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan saat rusunami telah terjual, maka yang berhak mengelolanya bukan lagi pengembang, melainkan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS).

Sekda DKI Jakarta Saefullah mengaku belum mengetahui dan membaca keputusan kasasi yang mengharuskan Pemprov DKI membayar ganti rugi ke masyarakat korban penggusuran Petamburan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai Pergub 132/2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik masih belum ditegakkan karena masih banyak pelanggaran yang terjadi.

Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan anggaran dan program pemerintah dinilai positif, namun ada juga potensi penyelewengan.