Indeks Pemprov Dki

Tenggat waktu penerapan bentuk P3SRS sesuai dengan Pergub 132 sebenarnya sudah lewat, yakni 31 Maret 2019. Beberapa rusun meminta tenggat waktu itu bisa diundur.

DPRD DKI menilai, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Gubernur DKI Anies Baswedan perlu serius untuk mempercepat keputusan dalam masalah swastanisasi air di Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana melakukan integrasi stasiun MRT Jakarta dengan halte Transjakarta di dekat kantor ASEAN.

Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik membantah tuduhan Anies bahwa ada kepentingan politik dalam penetapan tarif MRT.  

Lahan seluas 4,6 hektare di Cengkareng Barat yang sempat bersengketa dengan warga, Toeti Noezlar Soekarno, saat ini masih dalam proses peralihan lahan untuk menjadi atas nama Pemprov DKI.

"BPTJ sudah memberikan masukan ke Pemprov DKI, pokoknya tarif [MRT dan LRT] tidak boleh lebih dari Rp10.000," ujar Bambang.

Pemprov DKI Jakarta akan meminta tarif MRT dan LRT yang diputuskan oleh DPRD DKI untuk dikaji ulang. 

DPRD DKI memutuskan untuk menetapkan tarif MRT Jakarta rata-rata adalah Rp8.500 dan tarif LRT Jakarta senilai Rp5.000.

Dari total 16.734 pelaku usaha yang mengantongi IUMK, sebanyak 7.295 pelaku usaha terdaftar sebagai peserta OK OCE.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan bahwa perhitungan transportasi publik, MRT Jakarta, memang agak berbeda dengan yang lain.

MRT Jakarta akan beroperasi secara komersial pada pekan depan. Namun, sampai hari ini nilai tarif tiket MRT Jakarta belum ditentukan. 

Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat memanggil pihak manajemen Kebagusan City Apartemen untuk klarifikasi masalah prostitusi yang ditemukan di Kebagusan City.

Pemprov DKI Jakarta akan menayangkan kombinasi warna bendera Selandia Baru selama satu minggu ke depan di JPO Gelora Bung Karno dan berlaku sejak tadi malam.

Anies Baswedan enggan menanggapi twit Faizal Assegaf. Dia juga tak berniat melaporkan Faizal ke polisi. 

Pemprov DKI Jakarta menyerahkan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jakarta, hari ini.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta, Muhammad Taufik, tetap berpendapat agar Pemprov DKI sebaiknya melepas saham PT Delta.

DPRD DKI Jakarta berencana akan membahas kepemilikan saham PT Delta pada Minggu depan.

Kebagusan City sudah memiliki P3SRS yang berbadan hukum, seperti yang dimiliki Kalibata City, apartemen yang juga sempat menjadi lokasi prostitusi.

Penggunaan alasan agama untuk melepas saham bir tak tepat, karena sumber pendapatan serupa yang dinilai haram masih banyak seperti pajak diskotek dan bank.

DPRD DKI Jakarta akan mengkaji ulang terkait penentuan tarif MRT dan tarif LRT Jakarta.