tirto.id - Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Ruslan Amsyari mempermasalahkan soal tak dilibatkannya DPRD DKI dalam pembahasan penentuan tarif Lintas Rel Terpadu (LRT) dan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta.
"Tolong libatkan kami. Kami jangan jadi stempel doang," kata Ruslan dalam rapat di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Rabu (6/3/2019).
Rapat yang dihadirinya saat ini merupakan rapat pembahasan tarif MRT dan LRT yang dipimpin oleh Ketua Komisi C Santoso. Rapat tersebut dihadiri oleh pihak MRT, LRT, Komisi C, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Hari ini, gak ada saatnya kami untuk memutuskan [tarif MRT dan LRT]," kata Ruslan.
Salah satu alasan Ruslan menolak tarif yang diajukan oleh pihak eksekutif atau Pemprov DKI adalah data terkait tarif yang diajukannya pun baru diketahui oleh pihak DPRD DKI.
"Ini juga datanya baru, baru kami terima," ucap Ruslan.
Ruslan merasa perlu untuk mempertimbangkannya lebih dalam, serta mendiskusikannya bersama Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ).
"Nanti kami panggil DTKJ untuk membahasnya lebih lanjut," ujarnya.
Ruslan juga menekankan bahwa berapa pun tarif yang diajukan oleh Pemprov DKI untuk MRT dan LRT, DPRD DKI tetap memiliki kewenangan untuk menetapkannya.
Penetapannya, kata Ruslan, bisa lebih rendah atau lebih tinggi dari yang diajukan.
"Toh bukan uang kami kok, uang rakyat juga," tukasnya.
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
