Indeks Pemprov Dki

KJMU Pemprov DKI Jakarta ramai dibicarakan di media sosial. Simak penjelasan lengkap apa itu KJMU dan besaran dana bantuannya.

Pembebasan lahan sepanjang satu kilometer untuk normalisasi Ciliwung meliputi kawasan Rawajati, Cililitan, dan Cawang. Ditargetkan rampung di Desember 2024.

Pemprov DKI Jakarta menargetkan pembangunan 85 kilometer Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) atau kabel di bawah tanah pada 2024-2025.

Kondisi warga eks Kampung Bayam saat ini memprihatinkan karena kehilangan ruang hidup dan pendapatan ekonomis.

Rencana pembangunan rumah susun baru untuk warga eks Kampung Bayam dinilai tidak memiliki urgensi, karena memakan waktu lama.

Sejumlah pengamat menyebut, pemberlakukan pajak 40 persen untuk sektor hiburan tertentu menggoyahkan pelaku usaha yang belum sepenuhnya pulih pascapandemi.

Menurut Pemprov DKI, penurunan videotron Anies Baswesan adalah ranah swasta.

Joko Agus Setyono enggan mencopot foto Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berupa stiker yang terpampang di halte-halte Transjakarta.

30 toilet portable dan 25 armada bus toilet akan diletakkan di tempat-tempat strategis di sepanjang Sudirman-Thamrin hingga kawasan Monas.

Pemprov DKI Jakarta menyesuaikan jam operasional sejumlah transportasi umum di Ibu Kota saat malam Tahun Baru 2024. Simak jadwalnya.

Penghuni rusunawa di DKI Jakarta masih dibebaskan tarif sewa unitnya hingga Juli 2024.

Pemprov DKI Jakarta memusatkan perayaan malam Tahun Baru 2024 di kawasan Sudirman-Thamrin dan Monas. 

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta jajarannyameningkatkan pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.

Nova Paloh mengkritisi pembangunan Sodetan Ciliwung yang menggelontorkan banyak dana, namun akan sia-sia bila titik banjir masih banyak.

Warga yang huniannya direnovasi akan diberikan tempat tinggal sementara sampai pembangunannya rampung selama tujuh bulan.

Erni Pelita Fitratunnisa mengatakan, Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan sejumlah bengkel swasta untuk menyelenggarakan uji emisi.

Pemprov DKI Jakarta kembali memberlakukan tilang bagi kendaraan yang belum atau tidak lulus uji emisi bersama dengan Polda Metro Jaya pada 1 November 2023.

Menjadikan polusi udara status bencana darurat sulit diwujudkan karena akan mempengaruhi berjalannya aktivitas banyak pihak dan perekonomian.

Tak hanya Pemprov DKI, arahan memberikan sanksi kepada industri yang mencemari udara juga diinstruksikan Luhut kepada pemda di Bodebek.