Indeks Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia

Jokowi meminta kepada jajaran TNI-Polri untuk mendukung pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara.

Desainer Nyoman Nuarta menjelaskan konsep bangunan Istana Negara sebagai Kantor Presiden di IKN Nusantara.

Pemindahan kementerian dan lembaga negara dari Jakarta ke IKN Nusantara akan dimulai pada awal 2024.

Menurut Tenaga Ahli KSP Wandy Tuturoong, pemerintah menargetkan aturan turunan UU IKN selesai pada Maret-April 2022.

Sylviana mengingatkan Pemprov DKI ketika Ibu Kota Negara pindah, agar menyelesaikan proyek-proyek yang mangkrak dan lunasi berbagai utang.

Faldo memastikan pemerintah tetap melanjutkan pembangunan ibu kota negara meski UU IKN digugat ke MK.

Jakarta direncanakan sebagai pusat perekonomian, perdagangan kota bisnis, keuangan, kesehatan, hingga pendidikan.

Wasisto mendorong agar proses seleksi kepala badan otorita IKN lebih objektif daripada pemilihan langsung kepada Ahok.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yakin sosok Ahok akan dipilih Jokowi untuk menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN).

Dari kacamata sejarah, kata Emil, ada tiga lokasi yang sempat disurvei untuk dijadikan ibu kota yakni Bandung, Malang dan Surabaya.

Airlangga mengatakan pembangunan tahap awal IKN akan menggunakan anggaran yang ada di Kementerian PUPR.

Menurut Tenaga Ahli Utama KSP, Presiden sudah memiliki beberapa nama untuk dipertimbangkan namun belum menjelaskan detail siapa saja kandidat tersebut.

Ketua DPRD DKI Jakarta menilai Jakarta akan lebih sukses jadi kota pusat bisnis, bila nanti sudah tak lagi berstatus ibukota negara.

Keputusan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur ini akan berdampak pada nasib DKI Jakarta sebagai ibu kota negara saat ini.

BKF Kemenkeu mengklaim proyek strategis IKN berjalan dalam koridor pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

Sri Mulyani saat raker dengan Komisi XI DPR sebut akan menggunakan bujet sekitar Rp178,3 triliun untuk tahap awal pembangunan IKN.

Aturan turunan mencakup pelaksanaan pembangunan fisik dan pendanaan, tata kelola pemerintahan, masa transisi, dan tahapan relokasi IKN Nusantara.

DPR dan pemerintah mengebut pembahasan RUU IKN tanpa melibatkan publik. Semestinya mereka belajar dari putusan MK soal UU Cipta Kerja.

Bentuk modeling ibu kota negara baru tidak akan dalam bentuk maket atau hologram, melainkan metaverse.

Keputusan itu menindaklanjuti surat dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) soal jumlah anggota Pansus RUU IKN.