Indeks Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia

Tahapan pemindahan pegawai tersebut, selain memahami tupoksi pekerjaan, juga dituntut mampu menyatu dengan kehidupan di Kalimantan Timur.

Pembahasan RUU IKN ini dinilai hanya melegitimasi pekerjaan presiden yang tengah membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur.

RUU Ibu Kota Negara berisi 34 pasal dan 9 bab. Berisi visi IKN, bentuk organisasi, pengelolaan, tahapan pembangunan, pembiayaan, dan pemindahanan.

Sejak diputuskan sebagai calon Ibu Kota Negara baru, arus urbanisasi terjadi di Penajam Paser Utara.

Pengamana ibu kota negara baru termasuk dalam usulan anggaran tambahan Polri pada 2022 sebesar Rp28,584 triliun.

Pematung asal Bali I Nyoman Nuarta buka-bukaan mengapa desainnya menang sayembara IKN dan memilih Garuda sebagai citra kantor baru presiden.

Perpres sama sekali tidak menyinggung mengenai 5 tahun ke depan apakah DKI Jakarta tetap menjadi Ibu Kota Negara atau tidak.

Presiden Jokowi menargetkan draf RUU Omnibus Law pemindahan ibu kota baru selesai Februari ini.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan soal sikap pemerintah Indonesia yang menolak pinjaman dari asing.

Bappenas menyatakan kawasan ibu kota negara baru akan dipimpin oleh dua instansi berbeda.

Melihat rancangan ibu kota negara (IKN) yang memenangi Sayembara Kementerian PUPR, Nagara Rimba Nusa.

Pemenang sayembara konsep pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur berisi urban planner dari berbagai negara.

Ancaman penyakit di ibu kota baru, Kalimantan Timur. Mulai dari ISPA hingga DBD.

Anggota DPR Komisi II Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan pemerintah tidak pernah melibatkan DPR dalam pembahasan soal pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara & Kutai Kertanegara, Kaltim.

Kemendagri menyebutkan, Presiden Jokowi sudah mengirimkan surat untuk pembahasan regulasi dalam pemindahan ibu kota baru ke DPR.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan, pembangunan infrastruktur dasar ibu kota baru akan dimulai pada 2020.

95,7 warga DKI Jakarta menyatakan tidak setuju jika ibu kota pindah ke Kalimantan Timur.

Survei KedaiKOPI menyatakan, sebanyak 39,8 persen responden menyatakan tidak setuju perpindahan ibu kota ke Kaltim.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, banyak 'penjilat' di balik keputusan Presiden Jokowi memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyebutkan, Jakarta bisa semakin "longgar" baik dari segi kemacetan maupun kepadatan penduduk jika ibu kota pindah ke Kalimantan.