Indeks Pemilu

Wahyu mengatakan Komite Damai ini dibentuk untuk mengatasi jika ada permasalahan sepanjang debat.

Zulkifli Hasan mengatakan pembagian tugas untuk zonasi wilayah kampanye BPN akan berfokus di Pulau Jawa, meski tak mengabaikan daerah-daerah lain.

“[Surat suara] tidak langsung [diganti]. Pastikan berapa jumlahnya, harus cetak ulang dan seterusnya”.

"Rapat umum tidak hanya diisi dengan narasi orasi-orasi saja tapi juga ada narasi edukatif yang kemudian di situ ada isi tentang pendidikan politik".

Kampanye terbuka rawan terjadi politik uang, terutama saat peserta Pemilu memobilisasi massa.

Beberapa contoh permasalahan yang dijelaskan Erna adalah permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah atau swasta yang berimbas ke lingkungan, serta perempuan.

Erna menyayangkan sejumlah permasalahan terkait dengan identitas atau berita bohong, justru mendapatkan fokus lebih besar dibandingkan permasalahan terkait perempuan.

Erna menjelaskan bahwa mereka ingin agar perempuan sadar dan dapat menentukan pilihannya sendiri.

"Sekarang ruang demokrasinya, partai yang masuk, telah memenuhi syarat formal dan sebagainya. Lalu itu dijadikan dalih bahwa sudah demokratis".

Usman Kansong mengatakan masalah ini tak perlu dijadikan dugaan untuk mendelegitimasi KPU atau menuding penyelenggara pemilu berpihak pada salah satu kubu peserta Pilpres 2019.

Akhir masa kampanye pada 13 April 2019, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga berencana menggelar kampanye di Jakarta.

KPU berharap MK segera menggelar sidang uji materi terhadap pasal pencetakan surat suara dan pindah memilih pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Tidak terkait penghasilan alih-alih berhubungan dengan preferensi politik di Pilpres 2019 dan sikap terhadap gerakan 212.

Pihak kepolisian mengklaim  melakukan pengawalan  pendistribusian surat suara Pemilu 2019 dan saat ini proses penyalurannya aman terkendali.

KPU mempersilahkan jika ada yang ingin melakukan audit forensik terhadap sistem IT KPU.

Al Khaththath memastikan tidak ada niat untuk mengintimidasi KPU selaku penyelenggara pemilu dalam aksi ini.

Prabowo berjanji memangkas anggaran kunjungan kerja untuk penghematan APBN. Menurut dia dalam setahun, anggaran kunker ke luar negeri mencapai Rp20 triliun.

SBY mengatakan, pertarungan Pilpres 2019 kali ini lebih lebih keras jika dibandingkan dengan pilpres sebelumnya. 

Melalui surat tersebut, SBY juga memastikan bahwa tidak ada perubahan susunan kepengurusan resmi DPP Partai Demokrat.

HNW mengatakan janji Prabowo untuk menjemput HRS jika terpilih menjadi presiden merupakan bentuk penghormatannya kepada ulama besar.