Indeks Pemilu

Pernyataan Wiranto yang menyebut orang yang mengajak golput dapat dijerat UU ITE diprotes, lantaran golput adalah sikap politik yang tak bisa dipidana.

Bawaslu menyatakan Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo terbukti menghadiri kampanye Jokowi-Ma'ruf saat sedang tidak cuti. 

Dalam beberapa hal, Gerindra dan kaum Islamis tak satu pandangan. Seberapa kuat aliansi mereka?

Sejumlah tokoh agama dan budayawan  enggelar diskusi kebangsaan di Jakarta, Minggu (24/3/2019).

Keinginan Wiranto menjerat penyebar hoaks dengan UU Terorisme dinilai sebagai bentuk kepanikan atas trend golput yang meningkat.

Pemilih boleh menolak kandidat dengan risiko ditangkap aparat kepolisian rahasia lalu dicap sebagai orang gila.

Wiranto berharap masyarakat tidak percaya terhadap hoaks yang beredar jelang Pilpres 2019 dan tetap menggunakan hak pilihnya.

Politisi perlu mengambil keputusan yang berani untuk membuat sistem JKN sehat secara finansial.

Wiranto mengatakan menjelang dan setelah pelaksanaan Pilpres 2019, tidak akan ada gerakan massa.

Menteri Wiranto menolak usulan untuk menarik TNI dari Papua. Alasannya adalah demi keamanan negara.

Wahyu mengatakan Komite Damai ini dibentuk untuk mengatasi jika ada permasalahan sepanjang debat.

Zulkifli Hasan mengatakan pembagian tugas untuk zonasi wilayah kampanye BPN akan berfokus di Pulau Jawa, meski tak mengabaikan daerah-daerah lain.

“[Surat suara] tidak langsung [diganti]. Pastikan berapa jumlahnya, harus cetak ulang dan seterusnya”.

"Rapat umum tidak hanya diisi dengan narasi orasi-orasi saja tapi juga ada narasi edukatif yang kemudian di situ ada isi tentang pendidikan politik".

Kampanye terbuka rawan terjadi politik uang, terutama saat peserta Pemilu memobilisasi massa.

Beberapa contoh permasalahan yang dijelaskan Erna adalah permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah atau swasta yang berimbas ke lingkungan, serta perempuan.

Erna menyayangkan sejumlah permasalahan terkait dengan identitas atau berita bohong, justru mendapatkan fokus lebih besar dibandingkan permasalahan terkait perempuan.

Erna menjelaskan bahwa mereka ingin agar perempuan sadar dan dapat menentukan pilihannya sendiri.

"Sekarang ruang demokrasinya, partai yang masuk, telah memenuhi syarat formal dan sebagainya. Lalu itu dijadikan dalih bahwa sudah demokratis".

Usman Kansong mengatakan masalah ini tak perlu dijadikan dugaan untuk mendelegitimasi KPU atau menuding penyelenggara pemilu berpihak pada salah satu kubu peserta Pilpres 2019.