Fahri Hamzah menilai belum selesainya pembuatan e-KTP untuk seluruh penduduk merupakan hal yang aneh. Dia juga curiga data kependudukan diperdagangkan ke swasta.
Kemendagri mengirim 138 relawan untuk menuntaskan proses perekaman e-KTP para warga di lima provinsi, yakni Sulawesi Barat, Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara.
Kemendagri menyebutkan bahwa pembuatan e-KTP tanpa menyertakan surat pengantar RT sudah berlaku sejak 2016 dan telah diatur melalui Peraturan Mendagri Nomor 8 Tahun 2016.
Kendala-kendala tersebut menurut Tjahjo masih ditemukan di daerah-daerah tertentu. Namun pihaknya memastikan untuk terus berbenah mengatasi berbagai kendala yang ada.
Pemilik PT Sandipala Arthaputra, salah satu anggota konsorsium PNRI, Paulus Tannos menuding Kemendagri masih menunggak utang senilai Rp150 miliar ke perusahaannya.
Penyelenggaraan Pilkada terhambat karena banyak warga yang belum mendapatkan e-KTP. Kendala bukan pada proses perekaman melainkan pada proses pencetakan e-KTP.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta mengajukan kebutuhan 15.000 blanko kartu tanda penduduk elektronik untuk memenuhi permohonan dari masyarakat karena ketersediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kota Yogyakarta kosong sejak awal Oktober.
Sebanyak 7.000 warga Yogyakarta dilaporkan belum melakukan perekaman data kependudukan untuk KTP elektronik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sudah meminta RT/RW untuk melakukan penyisiran data
Petugas Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya mendatangi rumah-rumah warga untuk melakukan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Surabaya, Jawa Timur.