Indeks Pemblokiran Situs

Sejak tahun lalu, Kominfo mengklaim sudah memblokir situs-situs judi online (daring) yang menyusup ke situs pemerintah sebanyak 5.000 situs.

Kominfo meminta masyarakat pembukaan sementara PayPal untuk memindahkan dananya dari PayPal ke platform lain.

Kominfo menyatakan memblokir situs Tiktokcash, yang menjanjikan uang setelah menonton video di platform TikTok.

Kemenkominfo memiliki sejarah memblokir mulai dari internet di Papua dan Papua Barat hingga pemblokiran situs film bajakan INDOXXI dan Netflix.

Sepanjang November 2019, Kemendag memblokir 54 domain entitas ilegal termasuk Binomo.

Menkominfo mengklaim telah memblokir 1000 lebih situs yang serupa dengan laman film gratis IndoXXI.

Kemenkominfo menyampaikan telah memblokir sekitar 1.500 situs yang mengandung konten radikalisme atau terorisme sepanjang 2019.

Mulai 10 Agustus 2018 seluruh konten pornografi tak bisa diakses lagi melalui penyedia layanan internet (ISP) nasional.

Safe mode sebelumnya menyaring konten pornografi melalui kata kunci, kini menyaring gambar.

Kominfo telah melakukannya terhadap konten negatif melalui Trust Positif sejak 2010.

Tumblr diblokir Kemkominfo setelah tidak membersihkan konten asusila hingga batas waktu yang ditentukan.

Pimpinan Pemuda Muhammadiyah melaporkan situs Seword.com ke Kemkominfo karena dinilai kerap menyebar kebencian dan berita hoax.

Kominfo telah menggelar lelang pengadaan mesin sensor yang diklaim mampu memblokir situs porno. Pemenang lelang pengadaan mesin adalah PT Inti dengan nilai Rp198 miliar.

BNPT menemukan pembicaraan yang memuat cara pembuatan bom, bahkan dalam percakapan di Telegram bahan-bahan bom tersebut dijelaskan secara detail.

Apa yang terjadi sehingga industri film dewasa menjadi besar di Israel?

Wakil Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid mendukung rencana Kementerian Komunikasi dan Informasi yang akan memblokir situs-situs dan akun media sosial penyebar wacana anti-Pancasila.

Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mendukung rencana Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir situs-situs dan akun media sosial yang menyebarkan paham anti-Pancasila.

Terkait beredarnya situs hoax yang semakin marak, Pemerintah akan memblokir situs yang dinilai menyebabkan keresahan. Pakar keamanan siber Pratama Persadha memandang perlunya Pemerintah memberikan penjelasan bagaimana tahapan-tahapan dan alasan secara rinci soal pemblokiran situs agar masyarakat bisa menerimanya.

Pemblokiran situs tidak hanya dilakukan Indonesia. Berbagai negara di dunia juga melakukan hal yang sama, hanya dengan proses yang berbeda. Pakistan dan Australia mempergunakan mekanisme peradilan sebelum mengeksekusi pemblokiran.

Pemerintah memiliki dasar hukum dalam melakukan pemblokiran sebuah situs. Hanya saja, prosedur pemblokirannya masih dianggap memiliki banyak celah. Dalam hal ini, pemerintah masih harus belajar dari praktik di negara lain.