Indeks Pembangunan Ikn

Pemerintah berencana mengusulkan agar proses pembangunan Bendungan Lawe-Lawe di Penajam Passer Utara yang mangkrak sejak 2018 untuk dilanjutkan kembali.

Jokowi menyebut subsidi BBM mencapai Rp502 triliun, lebih besar dari biaya membangun IKN sebesar Rp466 triliun.

Pemerintah rencananya mulai membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Agustus 2022. Nantinya akan diawali dengan proyek infrastruktur dasar.

Pemerintah akan mengerahkan 150 ribu - 200 ribu pekerja untuk membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur pada 2023.

Menag menegaskan isu dana Haji digunakan pemerintah untuk keperluan lain termasuk pembangunan IKN adalah hoaks.

Pendanaan bersumber dari penerimaan negara bukan pajak, surat berharga negara, surat utang negara, pemanfaatan aset negara dan pajak khusus IKN.

Survei Litbang Kompas mencatat 51,3 persen responden berpendapat pemerintah lebih fokus membangun IKN dibanding pemulihan ekonomi.

Pemerintah akan membekukan dan membatasi transaksi jual beli tanah di kawasan IKN.

Ada empat peraturan presiden (perpres) dan dua Peraturan Pemerintah (PP) untuk pembangunan IKN yang dbahas dalam rapat hari ini.

Jika dipaksakan, dikhawatirkan dalam perjalanan waktu dananya tidak terkumpul sesuai kebutuhan, maka proyek IKN ini akan menjadi tanggung. 

KSP menyebut akan selesaikan apapun masalah lahan dengan proses yang cepat dan selesai sebelum 16 Agustus 2024 tanpa melanggar hukum.

Badan Otorita akan melakukan penjajakan dengan berbagai investor agar proyek IKN berjalan lancar.

Istana membenarkan bahwa Rusdy Mastura, Gubernur Sulteng, pingsan saat berkunjung ke titik nol IKN.

Tanah dan air tersebut dibawa oleh gubernur se-Indonesia dari wilayahnya masing-masing.

Jokowi menegaskan pemindahan IKN dari Jakarta ke Nusantara dilakukan untuk pemerataan ekonomi.

Luhut menyebut Pangeran Arab Saudi Muhammad bin Salman tertarik untuk bekerja sama dalam pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara.

Edy Mulyadi hari ini datang ke Bareskrim Mabes Polri untuk penuhi panggilan kedua.

Wasisto mendorong agar proses seleksi kepala badan otorita IKN lebih objektif daripada pemilihan langsung kepada Ahok.

Biaya pembangunan tahap awal ini untuk membangun kantor presiden, wapres presiden hingga gedung DPR/MPR serta untuk pembangunan jalan, instalasi air.