Indeks Pemangkasan Anggaran Belanja

Hasan Nasbi memastikan mitigasi bencana seperti yang dilakukan BMKG merupakan bagian dari layanan publik yang tak akan terkena efisiensi anggaran.

PHK harus dilakukan sesuai mekanisme undang-undang dan tidak boleh diputuskan secara sepihak.

Prabowo kesal dengan pejabat yang menggerutu atas kebijakan efisiensi anggaran, bahkan mengerahkan LSM hingga wartawan untuk mengkritisi kebijakan itu.

Berikut ini daftar rincian efisiensi anggaran di setiap kementerian dan lembaga usai muncul instruksi dari Presiden Prabowo.

Penghapusan gaji ke-13 dan THR jika dilakukan akan menjatuhkan kredibilitas pemerintah di mata rakyat, dunia usaha dan investor.

Berikut ini daftar anggaran kementerian dan lembaga yang mengalami pemotongan pada 2025. Ada beberapa alasan pemotongan anggaran ini.

Sesuai arahan Prabowo, pos anggaran yang tidak dirasakan manfaat langsung ke masyarakat akan menjadi target efisiensi.

Kementerian Keuangan telah memangkas kelebihan dana anggaran tunjangan profesi guru sebesar Rp23,3 triliun. Pemangkasan anggaran tersebut disebabkan adanya perbedaan jumlah sasaran guru penerima hak tunjangan antara Kementerian Keuangan dan Kemdikbud.

Kementerian Keuangan menyebutkan pemangkasan dana transfer ke daerah dan Dana Desa dalam APBNP 2016 meningkat menjadi Rp72,95 triliun dari rencana pemangkasan sebelumnya Rp68,8 triliun.

Belanja Kementerian/Lembaga yang bukan merupakan prioritas juga berpotensi terkena pemangkasan anggaran. Meski begitu, efisiensi APBN dinilai tidak akan berdampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi.

Wakil Ketua Komisi I DPR, Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) TB Hasanuddin, berharap anggaran Kementerian Pertahanan/TNI tidak dipangkas karena banyak prioritas yang harus dilakukan

Mengenai gebrakan yang dilakukan Menkeu Sri Mulyani, salah satunya dengan pemangkasan anggaran itu, politikus PDI Perjuangan itu optimistis kondisi ekonomi Indonesia akan terus membaik.

Menkeu Sri Mulyani akan menerapkan penyesuaian belanja pemerintah guna menjaga defisit anggaran. Efisiensi belanja tersebut bisa dilakukan tanpa merevisi APBNP berdasarkan asal 26 ayat 1 UU APBNP 2016.

Efisiensi belanja kementerian/lembaga bisa menjadi salah satu cara untuk menjaga defisit anggaran. Kementerian Kelautan dan Perikanan pun melakukan revisi anggaran guna menjaga keuangan negara tetap stabil.

Pemerintah harus berhati-hati jika ingin melakukan pemotongan APBN-P 2016 untuk sektor pendidikan dan kebudayaan agar tidak melupakan tujuan pendidikan nasional.

Heri Gunawan menjelaskan penurunan belanja kementerian/lembaga tidak terjadi secara merata. Bahkan, ada kementerian/lembaga atau daerah yang dinaikkan, sesuai prioritas arahan Undang-Undang (UU) dan kewajiban kontrak tahun jamak.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa defisit anggaran yang terangkum dalam Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan 2016 menyentuh angka 2,5 persen terhadap PDB. Angka tersebut melebihi postur APBN yang berada di angka 2,15 persen terhadap PDB.