Indeks Pelarangan Gps

Kemenhub menilai aturan soal larangan GPS bagi pengguna kendaraan bermotor saat berkendara itu sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Kepolisian menyatakan pengoperasian GPS saat berkendara bisa dikenai sanksi denda Rp750 ribu. Di wilayah DKI Jakarta, penilangan terhadap pelanggar aturan ini akan memakai sistem elektronik.

Pengemudi kendaraan bermotor yang menggunakan GPS saat berkendara bisa dikenai denda Rp750 ribu dan hukuman kurungan tiga bulan.

Polisi menilai putusan Mahkamah Konsituti yang menolak uji materi terkait GPS akan memantapkan untuk menilang pengendara yang melanggar.

MK melarang pengendara menggunakan Global Positioning System (GPS) saat berkendara.

Seluruh stakeholder terkait akan membahas bagaimana implementasi pelarangan GPS tersebut.

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai penerapan pelarangan GPS oleh MK untuk kendaraan bermotor lebih cocok diberlakukan untuk sepeda motor daripada mobil.

Memkominfo Rudiantara meminta agar aturan pelarangan GPS diperjelas agar tak diberlakukan pada semua kondisi.

MK memperkuat ketentuan mengenai larangan mengemudi sambil melihat GPS di handphone.

Kemenhub mengungkap alasan pihaknya mendukung keputusan MK soal larangan mengemudi sambil melihat GPS di HP bisa diancam pidana penjara atau tilang.

Adanya larangan MK terkait pengemudi tidak boleh menggunakan GPS saat berkendara, ditanggapi keberatan oleh para pengemudi ojek online (Ojol).