Indeks Pelanggaran Uu Ite

Apa saja yang termasuk tindak pidana di UU ITE? Berikut sejumlah pasal tentang perbuatan pidana yang dilarang dalam UU ITE.

Mahfud menegaskan pemerintah tidak akan mencabut UU ITE demi keamanan negara.

Kantor Hukum dan HAM Lokataru Foundation mengkritik rencana Presiden Jokowi yang akan buka peluang merevisi UU ITE.

Menurut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, virtual police nantinya akan menegur pelanggar UU ITE. Nantinya juga akan bekerja sama dengan influencer.

Prada MI terancam dijerat UU ITE bila benar terbukti sebagai provokator perusakan Mapolsek Ciracas dan sejumlah fasilitas umum di Jakarta Timur.

Mantan anggota TNI AD Ruslan Buton meminta Presiden Joko Widodo legowo untuk mundur karena dianggap tak bisa menyelematkan Indonesia dari pandemi COVID-19.

Korban UU ITE pada 2019 meluas: dosen, buruh, aktivis HAM, pejuang lingkugan; tak cuma menjerat lawan politik.

ICJR menilai penangkapan Faisol Abod Batis dan penetapannya sebagai tersangka tidak berdasar serta berlebihan. 

Guru les, yang menjadi tersangka karena mengunggah status "tak usah pajang foto presiden" di facebook, meminta penangguhan penahanan.

Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan menanti Baiq Nuril datang untuk mengadukan kasusnya dan akan membantu mempertimbangkan langkah hukum usai PK di Mahkamah Agung.

Tersangka perekam dan penyebar video pengancam penggal Presiden Jokowi, Ina Yuniarti ditahan Polda Metro Jay sejak Kamis (16/5/2019) untuk 20 hari ke depan.

Ketua Fraksi PAN MPR RI, Alimin Abdullah, menilai UU ITE Tahun 2008 perlu direvisi apabila sudah melenceng jauh dari semangat demokrasi terutama terkait kebebasan pers.

Kader GP Ansor mencabut pengaduan terhadap Tirto.id yang dianggap telah melanggar UU ITE dengan menghina Ma'ruf Amin.

Erasmus menekankan permohonan penangguhan terhadap Baiq Nuril harus dilihat dari dasar kemanusiaan.

Cara Gerindra membela Dhani dinilai akan menuai simpati, tapi di sisi lain status Dhani sebagai tervonis juga punya dampak negatif.

Fadli Zon menganggap vonis terhadap Ahmad Dhani merupakan bentuk pelanggaran kebebasan berpendapat. Namun, dia tidak menganggap vonis itu membuktikan UU ITE patut direvisi.

Arsul Sani menantan Fadli Zon dan Fraksi Gerindra menginisiasi revisi UU ITE. Pernyataan Asrul itu untuk menyindir kritik Fadli terhadap vonis yang diterima Ahmad Dhani. 

Fahri Hamzah menyatakan UU ITE perlu direvisi karena sejumlah pasalnya dipakai untuk membatasi kebebasan berpendapat. Dia menyatakan hal itu usai Ahmad Dhani divonis 18 bulan penjara.

Vonis terhadap Ahmad Dhani lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Kuasa hukum Baiq Nuril berencana membawa kasus yang dialami kliennya ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Langkah itu diharapkan bisa membuat mantan atasan Nuril mendapat sanksi etik.