Indeks Pdip

Agenda rapat paripurna Rabu (14/2/2018), belum akan melantik pimpinan DPR dari PDIP karena ada masalah teknis, kata Ketua DPR Bambang Soesatyo.

Nama pertama cenderung kaku, nama kedua lebih luwes dalam berpolitik. Dengan cara yang berbeda, keduanya saling mendukung.

Setelah terjaring OTT pada Minggu (11/2/2018), Bupati Ngada Marianus Sae ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Senin (12/2/2018).

Marianus Sae terjaring OTT KPK, namun KPK belum bisa membuktikan tuduhan tersebut. Cawagub NTT Emilia Nomleni  pun mengajak sejumlah pihak untuk menghormati asas praduga tak bersalah.

Jika tidak bisa digantikan, PDIP akan mengubah strategi kampanye mereka dengan mengedepankan promosi sosok Emilia J Nomleni.

Eva mengaku, pengurus PDIP lainnya terkejut dengan adanya OTT terhadap Marianus Sae.

“Kalau sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, baru kami secara kelembagaan akan menyikapi sepanjang masih dalam tahapan pilkada,” kata Ketua KPU NTT.

PDIP mendesak Pemda DIY dan Kepolisian bersikap tegas terhadap kasus penyerangan rumah ibadah. Seruan PDIP itu muncul usai Gereja Santa Lidwina Bedog diserang oleh seorang bersenjata pedang pada hari ini.

Pemerintah menyepakati penambahan 1 kursi pimpinan DPR, 3 kursi pimpinan MPR dan 1 kursi pimpinan DPD, seperti halnya usulan panitia kerja (Panja) RUU MD3.

Saat ini, baru nama Ahmad Basarah yang berpeluang besar menempati posisi pimpinan MPR.

Hasto bersaksi di sidang Alfian Tanjung bahwa Rizieq Shihab pernah mengatakan banyak anak keturunan PKI yang bergabung di FPI.

Hasto Kristiyanto menambahkan Ribka tidak lah menyebar paham komunisme atau menganut aliran PKI meskipun mengakui dirinya sebagai anak PKI lewat buku “Aku Bangga Jadi Anak PKI”.

Meski di tingkat nasional tampil sebagai oposisi pemerintahan Jokowi, Gerindra dan PDI Perjuangan ternyata mesra di 48 wilayah pilkada.

Perda Syariah Aceh kembali memantik kontroversi lewat aturan pemakaian jilbab bagi para pramugari.

KPU melakukan verifikasi faktual terhadap kepengurusan PDIP di level Dewan Pimpinan Pusat (DPP) pada hari ini, Senin (29/1/2018).

Bagi PDIP rangkap jabatan menteri bukan hal tabu.

Wasekjen PDIP mengatakan, kebijakan Jokowi yang tidak melarang menteri rangkap jabatan memiliki konsekuensi logis, salah satunya partai lain akan meminta kebijakan yang sama.

Alfian menyatakan seluruh keterangan Tanda pardamean tak bisa dipercaya.

Tanda menegaskan, PDIP tidak akan pernah memberikan toleransi keberadaan ideologi komunisme di tubuh partai.

Berdasar survei LSI Denny JA dalam setengah tahun terakhir, tren elektabilitas PDIP menurun. Sebaliknya, elektabilitas Golkar justru meningkat.