Indeks Partisipasi Publik

Komisi II DPR RI belum membentuk Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu, lantaran masih menunggu konsultasi dengan pimpinan DPR RI.

RUU PPRT ditargetkan rampung dalam tiga hingga lima bulan dengan mengedepankan kualitas naskah dan memperhatikan masukan publik.

Castro mempertanyakan formulasi baru tersebut akan diakomodir dalam bentuk seperti apa.

Komnas HAM menilai penyusunan revisi UU TNI minim partisipasi publik menyebabkan kurangnya transparansi penyusunan UU.

Ketika parpol tidak mampu menghasilkan alternatif calon yang layak, maka kepercayaan publik menurun. Kotak kosong solusinya?

Berdasarkan data KPU, angka golput sejak Pilpres 2004 hingga 2014 tercatat meningkat. Apakah fatwa haram golput oleh MUI akan efektif?

Kemenkes tengah menyusun aturan turunan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang disahkan pada 11 Juli 2023.

Koalisi masyarakat sipil mendorong agar keketuaan Indonesia tetap membuat ASEAN relevan dan bermanfaat bagi rakyat di Asia Tenggara.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tidak mendapat penjelasan mengapa aspirasinya tidak diakomodasi dalam Omnibus Law Undang-Undang Kesehatan.

Kemenkes mengklaim telah menggelar 115 kegiatan partisipasi publik dengan mengundang 1.200 stakeholder dan peserta mencapai 72.000 orang.

Kemenkes mengklaim telah menampung partisipasi publik terkait RUU Kesehatan melalui daring dan luring lebih dari 115 kali dengan dihadiri 72 ribu peserta.

Aspek partisipasi publik dinilai masih rendah saat pemerintah menyusun RUU Sisdiknas.

Tingkat keterbukaan anggaran Indonesia pada 2017 mengalami peningkatan dibandingkan penelitian dua tahun sebelumnya yang sebesar 59.

KPAI mengakui kondisi SDN Sadah, di Serang, Banten tidak beda jauh dari yang ditulis Devi. KPAI akan mengirimkan surat ke Jokowi terkait upaya perbaikan bangunan SDN Sadah.

Tidak tertutup kemungkinan Kemendikbud memberikan penghargaan bagi anak-anak yang mampu menyuarakan pendapat berupa kritik kepada publik.

KPAI menilai, pemanggilan Devi, siswa SD Sadah oleh Bupati Serang yang mengkritik kondisi sekolahnya sebagai bentuk serangan psikologis terhadap partisipasi anak.

Hasil survei Ombudsman RI terhadap kompetensi penyelenggara layanan pada kurun waktu Mei-Oktober 2017 menunjukkan sebanyak 78,41 persen dari 2000 Unit Layanan Publik tidak melibatkan masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan publik.