Indeks Partai Hanura

KPU masih mendasari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang melarang ketua umum partai politik rangkap jabatan sebagai anggota DPD.

Dalam audiensi antara kader Hanura dengan KPU siang tadi, tak ada titik temu. 

Sekelompok massa Hanura menggeruduk kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) menuntut KPU memasukkan Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pileg DPD.

OSO berharap debat hari ini berada dalam suasana yang intelektual dan tidak emosional. Selain itu, menurutnya debat harus berorientasi pada program.

Bawaslu mendesak KPU agar segera melaksanakan putusan

"Selama masa kampanye hingga kini, ada tiga partai yang hampir tak pernah terdengar kiprahnya. Yaitu Hanura, PKPI, dan PBB" Kata Ardian.

Massa kader Partai Hanura Provinsi DKI Jakarta melakukan demonstrasi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (20/12/2018).

Massa kader DPD menuntut ke KPU agar Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) dimasukkan ke dalam DCT DPD.

Kasus Frisca adalah rentetan dari pembunuhan Poro Duka dan penembakan Agustinus yang tak jelas proses hukumnya.

Inas mengaku takut karena si pengancam mengaku pernah terlibat konflik Poso.

KPU mencoret nama OSO karena ia masih terdaftar sebagai pengurus partai politik.

Cekcok di antara dua anggota dewan terjadi di tengah rapat pembahasan rancangan APBD-P 2018 di Banggar DPRD DKI Jakarta.

"Itu kan hak kita ya. Mereka [KPU], hanya mengatur, bukan memutuskan," kata Sekjen Partai Hanura Herry Lontung Siregar.

“Ya kalau caleg Hanura hanya sedikit tentu ada dampaknya, karena caleg kan juga timses (tim sukses) lapangan buat koalisi partai pengusung Pak Jokowi," kata Sekretaris Jenderal DPP PPP Arsul Sani.

Baik kubu OSO maupun kubu Sudding saat ini tetap mengklaim pihak masing-masing yang berhak menjalankan Partai Hanura.

Moeldoko undur diri dari Hanura karena ingin fokus dengan pekerjaannya sebagai KSP.

"Capres dan cawapres harus memiliki kecocokan dan sinergitas sehingga dapat bekerja optimal. Karena itu, Partai Hanura menyerahkan kepada Jokowi untuk memilih pendampingnya."

Wiranto mengatakan, pertemuannya dengan SBY hari ini hanya membahas kondisi keamanan jelang Pemilu 2019.

Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah Zubir mengkritik keras pernyataan Amien Rais soal partai setan. Tapi, Ketua DPP PAN Ali Taher Parasong membela Amien Rais.

Partai Hanura tak terpengaruh dengan putusan sela PTUN dan tetap mengakui kepemimpinan Oesman Sapta Odang.