Indeks Palyja
Perundingan HoA Molor, DKI Tak Serius Hentikan Swastanisasi Air?
Tidak transparannya proses perundingan HoA menimbulkan syak wasangka di kalangan aktivis penolakan swastanisasi air Jakarta.
DKI Dinilai Punya Alasan Kuat Setop Kontrak Swastanisasi Air
Pemprov DKI Jakarta dinilai memiliki alasan kuat untuk menghentikan kontrak kerja sama pengelolaan air antara PD PAM Jaya dengan Palyja dan Aetra.
Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum DKI Dikritik Tidak Transparan
Aktivis menilai Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum tidak transparan ke publik. Sebab, ada banyak informasi penting yang belum dijelaskan oleh tim bentukan pemerintahan Anies tersebut.
Negosiasi Kontrak Swastanisasi Air DKI Harus Jamin Hak Warga Miskin
Haris Azhar mendesak Pemprov DKI Jakarta dan PD PAM Jaya mengutamakan pemenuhan kebutuhan warga miskin atas air bersih yang murah dalam negosiasi dengan Aetra dan Palyja.
KPK dan BPK Diminta Kawal Penghentian Swastanisasi Air di Jakarta
Sejumlah aktivis meminta KPK, BPK dan BPKP memantau proses penghentian swastanisasi air di Jakarta. Mereka menilai Pemprov DKI tidak perlu membayar kompensasi ke Palyja dan Aetra.
Anies: Penghentian Swastanisasi Air Tidak Terpengaruh Putusan PK
Anies menegaskan penghentian swastanisasi air tidak terpengaruh putusan MA yang mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) dari Kemenkeu.
Alasan Pemprov DKI Ambil Alih Pengelolaan Air dari Palyja-Aetra
Pemprov DKI Jakarta memutuskan mengambil alih pengelolaan air di ibu kota karena menilai klausul dalam perjanjian kerja sama dengan swasta bermasalah.
Pemprov DKI Ambil Alih Pengelolaan Air dari Palyja-Aetra
Menurut Anies, pengelolaan air yang selama ini dilakukan dua mitra PAM Jaya itu tak menunjukan kemajuan signifikan dalam 20 terakhir.
YLBHI Desak Anies Buka Rekomendasi Tim Tata Kelola Air Minum
Rekomendasi Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum harus dibuka ke publik agar masyarakat bisa mengawasi dan memberi masukan soal pengelolaan air di DKI Jakarta.
MA Kabulkan PK, Anies: Penghentian Swastanisasi Air Tetap Dibahas
Anies menyatakan pembahasan tentang penghentian swastanisasi air di Jakarta masih terus berjalan. Pemprov DKI belum menghentikan pembahasan itu meski MA sudah mengabulkan PK Kemenkeu.
Penyebab Anies Copot Erlan Hidayat Menurut Badan Pengawas PAM Jaya
Pencopotan Erlan Hidayat dari posisi Dirut PAM Jaya diduga untuk mempercepat proses restrukturisasi kontrak antara PAM Jaya, Palyja dan Aetra.
Jakarta Dapat Suplai Air 4000 Liter/Detik dari SPAM Jatiluhur
Tambahan pasokan air 4000 liter/detik dari SPAM Jatiluhur akan memperluas cakupan layanan PAM Jaya sampai 30 persen.
Upaya Balai Kota Jakarta Mengakali Putusan MA soal Swastanisasi Air
Upaya penyesuaian kontrak kerja sama dengan pihak swasta memicu pertanyaan: Apakah Anies-Sandiaga serius menangani masalah air bersih di Jakarta?
Salim Group Memonopoli Air Bersih di Jakarta
Sebelum menguasai Jakarta, Salim menyisir pengelolaan air bersih ke kawasan penyangga: dari Bekasi, Serang, hingga Tangerang.
Pengelolaan Air Bersih Jakarta: Swasta Untung, PAM Jaya Buntung
Tarif air bersih di Jakarta sebesar Rp7.800 per meter kubik adalah yang termahal di Indonesia.
PAM Jaya: Asuransi Korban Kecelakaan Palyja Ditanggung Kontraktor
Dirut PAM Jaya memastikan biaya pemakaman korban kecelakaan kerja di proyek perpipaan Palyja akan ditanggung oleh pihak kontraktor.
Pekerja Galian Palyja Tewas Usai Tertimbun Tanah Selama Belasan Jam
Korban bernama Tarno, baru dievakuasi Badan SAR maupun anggota Damkar dan Penanggulangan Bencana, pada pukul 04.30 dini hari tadi
Anies Janji Bentuk Tim Khusus untuk Stop Swastanisasi Air Jakarta
Anies belum menjelaskan detail rencana Pemprov DKI Jakarta untuk menghentikan swastanisasi air.
Badan Pengawas PAM Jaya Klaim DKI Belum Siap Stop Swastanisasi Air
Penghentian swastanisasi air di Jakarta untuk mematuhi putusan MA, menurut Badan Pengawas PAM Jaya, belum bisa dilakukan dalam waktu dekat.