Indeks Palyja

Tidak transparannya proses perundingan HoA menimbulkan syak wasangka di kalangan aktivis penolakan swastanisasi air Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta dinilai memiliki alasan kuat untuk menghentikan kontrak kerja sama pengelolaan air antara PD PAM Jaya dengan Palyja dan Aetra.  

Haris Azhar mendesak Pemprov DKI Jakarta dan PD PAM Jaya mengutamakan pemenuhan kebutuhan warga miskin atas air bersih yang murah dalam negosiasi dengan Aetra dan Palyja. 

Sejumlah aktivis meminta KPK, BPK dan BPKP memantau proses penghentian swastanisasi air di Jakarta. Mereka menilai Pemprov DKI tidak perlu membayar kompensasi ke Palyja dan Aetra. 

Aktivis menilai Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum tidak transparan ke publik. Sebab, ada banyak informasi penting yang belum dijelaskan oleh tim bentukan pemerintahan Anies tersebut.

Anies menegaskan penghentian swastanisasi air tidak terpengaruh putusan MA yang mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) dari Kemenkeu. 

Pemprov DKI Jakarta memutuskan mengambil alih pengelolaan air di ibu kota karena menilai klausul dalam perjanjian kerja sama dengan swasta bermasalah. 

Menurut Anies, pengelolaan air yang selama ini dilakukan dua mitra PAM Jaya itu tak menunjukan kemajuan signifikan dalam 20 terakhir.

Rekomendasi Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum harus dibuka ke publik agar masyarakat bisa mengawasi dan memberi masukan soal pengelolaan air di DKI Jakarta.

Anies menyatakan pembahasan tentang penghentian swastanisasi air di Jakarta masih terus berjalan. Pemprov DKI belum menghentikan pembahasan itu meski MA sudah mengabulkan PK Kemenkeu.

Pencopotan Erlan Hidayat dari posisi Dirut PAM Jaya diduga untuk mempercepat proses restrukturisasi kontrak antara PAM Jaya, Palyja dan Aetra.

Tambahan pasokan air 4000 liter/detik dari SPAM Jatiluhur akan memperluas cakupan layanan PAM Jaya sampai 30 persen.

Upaya penyesuaian kontrak kerja sama dengan pihak swasta memicu pertanyaan: Apakah Anies-Sandiaga serius menangani masalah air bersih di Jakarta?

Sebelum menguasai Jakarta, Salim menyisir pengelolaan air bersih ke kawasan penyangga: dari Bekasi, Serang, hingga Tangerang.

Tarif air bersih di Jakarta sebesar Rp7.800 per meter kubik adalah yang termahal di Indonesia.

Korban bernama Tarno, baru dievakuasi Badan SAR maupun anggota Damkar dan Penanggulangan Bencana, pada pukul 04.30 dini hari tadi

Dirut PAM Jaya memastikan biaya pemakaman korban kecelakaan kerja di proyek perpipaan Palyja akan ditanggung oleh pihak kontraktor.

Anies belum menjelaskan detail rencana Pemprov DKI Jakarta untuk menghentikan swastanisasi air.

Penghentian swastanisasi air di Jakarta untuk mematuhi putusan MA, menurut Badan Pengawas PAM Jaya, belum bisa dilakukan dalam waktu dekat.