Indeks Ott Kpk

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono membenarkan OTT KPK pada 28 Desember 2018 terkait dengan proyek pengadaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Sebanyak 20 orang ditangkap oleh KPK, dalam OTT yang digelar Jumat (28/12/2018).

Penyidik KPK menggeledah kantor Satker Pengembangan SPAM Kementerian PUPR di wilayah Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Ketinggalan berita dari 15 - 21 November 2018?
Tenang kami sudah merangkum
berita minggu ini untuk kalian.

BUMN konstruksi Waskita Karya sedang berhadapan dengan berbagai persoalan, mulai dari rentetan kecelakaan kerja hingga kasus korupsi.

Sepanjang 2018, KPK telah menetapkan 108 orang sebagai tersangka, mulai dari unsur kepala daerah, legislatif, dan penegak hukum.

Gatot tidak ingin menghubungkan apakah kasus Operasi Tangkap Tangan KPK juga terkait verifikasi anggaran pengadaan peralatan olahraga atau tidak.

KPK menangkap sembilan orang saat menggelar OTT di kantor Kemenpora, Jakarta.

KPK menyita sejumlah dokumen terkait DAK fisik SMP APBD Cianjur tahun 2018 dan sebuah kendaraan milik tersangka Rosidin yang diduga hasil tindak pidana.

Johnny mengatakan partainya mendukung tindakan KPK melakukan penangkapan terduga korupsi kepada siapa pun, termasuk kader partainya sendiri.

Tjetjep Muchtar Soleh (Bupati Cianjur periode 2006-2016) adalah ayah Bupati Cianjur selanjutnya, Irvan Rivano Muchtar, yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi.

Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka korupsi adalah putra bupati sebelumnya.

Suhadi menjelaskan konteks bahwa Hatta Ali akan mengundurkan diri ketika ada hakim pengadilan tinggi tertangkap tangan melakukan korupsi.

OTT hakim PN Jaksel dinilai sebagai kode keras bagi MA agar merombak sistem pengawasan penegak hukum.

KPK menemukan hakim PN Jaksel menerima suap Rp650 juta untuk mengamankan gugatan perdata pembatalan perjanjian akuisisi PT CLM oleh PT APMR.

Empat tersangka kasus suap penangangan perkara di PN Jakarta Selatan langsung ditahan oleh KPK.

Ketua Muda Pidana MA Suhadi mengatakan akan memberhentikan sementara hakim dan pegawai pengadilan yang terkena OTT KPK, jika mereka ditetapkan sebagai tersangka.

"Sampai saat ini kita belum tahu apakah dari [PN] Jaksel atau tidak, kita hanya lihat berita di televisi," kata Humas PN Jaksel, Achmad Guntur.

OTT KPK ini diduga terkait dengan indikasi korupsi dalam penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Uang yang diamankan sekitar SGD 45 ribu-an," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.