Indeks Otonomi Daerah

Kemandirian daerah untuk menentukan nasibnya sendiri perlu dijunjung selama tidak bertentangan dengan UU Otonomi Daerah.

Ketua MRP Papua Tengah meminta Presiden Joko Widodo membuat aturan agar bupati dan wali kota di Papua merupakan orang asli Papua.

Apa itu Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha yang akan diberikan Jokowi untuk sejumlah kepala daerah, termasuk Bobby dan Gibran? Berikut penjelasannya.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin minta pemimpin selanjutnya memiliki komitmen mendorong kemajuan otonomi daerah.

Wacana penghapusan kursi gubernur akan berdampak pada penghapusan lembaga setingkat, salah satunya DPRD provinsi.

Protes Bupati Kepulauan Meranti soal dana bagi hasil daerah menjadi momentum untuk mencari mekanisme DBH yang ideal.

Masyarakat Papua perlu mengawal penerapan RUU itu bila diundangkan, misalnya ada persoalan terkait akses sumber daya alam.

Otonomi daerah pada hakikatnya diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya.

Setidaknya terdapat 6 dampak positif otonomi daerah. Yang paling terlihat jelas dampaknya adalah efisiensi pemerintahan. Berikut ini penjelasannya.

Otonomi daerah adalah kebijakan & wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Berikut bedanya dengan desentralisasi.

Jika tidak ada konsep yang objektif ihwal manfaat pemekaran, maka ini yang bakal menjadi bibit penolakan oleh rakyat Papua.

Irfan menilai konsep otorita tidak masalah sentralistik atau tidak. Namun ia mengingatkan bahwa UU IKN menyalahi UUD.

Setelah RIS dibubarkan, wacana negara federal sempat mengemuka di masa awal Reformasi. Amien Rais adalah promotornya.

Otonomi daerah secara sederhana dipahami dengan hak untuk mengatur dan memerintah atas inisiatif serta kemampuan sendiri.

Pemerintah pusat sudah mendesentralisasi fiskal, tetapi masih banyak kepala daerah yang tidak mengoptimalkan kebijakan tersebut.

Apa yang dimaksud dengan konsep pembagian kekuasaan secara vertikal dan bagaimana contohnya di Indonesia?

Ada sejumlah tujuan otonomi daerah dilaksanakan. Lain itu, pelaksanaan otonomi daerah menganut beberapa prinsip tertentu.

Pemerintah pusat menggunakan beberapa pertimbangan dalam mengambil kebijakan terkait pelansanaan otonomi daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Mengetahui apa saja peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Kebijakan Pemprov dan DPRD DKI Jakarta terkait pengadaan pin emas senilai Rp1,3 miliar tak dapat diintervensi pemerintah pusat.