Indeks Natuna

Menurut Plt Gubernur Kepri pengelolaan sektor pariwisata di Natuna sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah.

Presiden Jokowi memanggil Menteri Edhy Prabowo bahas sejumlah isu perikanan, termasuk soal kawasan ZEE Natuna yang tercakup dalam WPP 711.

Beijing membandel. Ambisinya menguasai Laut Cina Selatan belum hilang sampai sekarang.

Pemerintah disarankan untuk mengeksploitasi sumber daya laut yang ada di Natuna dengan diikuti konservasi alam.

Perlunya regulasi kelautan disatukan menjadi omnibus law bidang pengamanan laut, salah satunya mengatasi kisruh perairan Natuna.

Hikmahanto berharap Indonesia memiliki penjaga pantai yang lebih kuat hingga bisa menguasai lautan di sana.

Pemerintah Jepang melalui Menlu Motegi Toshimitsu menyampaikan komitmennya untuk mendukung prioritas Pemerintah RI di bidang ekonomi dan peningkatan SDM Indonesia.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, pemerintah bisa bekerja sama dengan China dalam pengelolaan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Prabowo mengatakan pangkalan tak hanya akan dibangun di Natuna, tapi juga wilayah strategis lain.

Indonesia harus mati-matian mempertahankan kedaulatan di laut Natuna mengingat besarnya kekayaan sumber daya alam di kawasan tersebut.

Menurut Rudianto pendekatan militer harus segera dilakukan bila Cina makin membandel di Natuna.

Keputusan pemerintah mengirim nelayan Pantura ke Natuna dinilai tak serta-merta menjadi solusi saingi kapal Cina di perairan tersebut.

Presiden Jokowi bertolak dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma menuju ke Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu pagi.

Selain tinggi gelombang ombak, nelayan diminta memeriksa kondisi kapal sebelum berangkat ke perairan Natuna.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa isu Natuna tak menggoyahkan jalinan kemitraan strategis negaranya dengan Indonesia.

Presiden Jokowi dikabarkan akan mengunjungi Kabupaten Natuna, namun belum diketahui jadwalnya.

Prabowo memang tak pernah garang ke Cina. Sebaliknya, ia kerap menyanjung negara tersebut.

DPR merespons persepsi publik yang menilai Menhan Prabowo Subianto bersikap "lembek" terhadap penyelesaian sengketa di perairan Natuna.

Arief meminta masyarakat Indonesia juga mengakui kalau sistem pertahanan dan kekuatan Indonesia masih sangat lemah.

Pemerintah Indonesia dinilai perlu tetap tegas atas persoalan kedaulatan di perairan Natuna dan tak boleh terlihat lembek hanya karena investasi.