tirto.id - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, pemerintah bisa bekerja sama dengan China dalam pengelolaan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
Namun, pemerintah tidak hanya dengan Tiongkok, tetapi juga Negara lain. "Bukan hanya dengan (cina), dengan siapapun," tegas Moeldoko di kompleks Kantor Staf Kepresidenan, kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat.
Dasar aturanyya, kata Moeldoko adalah konvensi hukum laut internasional (UNCLOS), yang dalam salah satu pasalnya menyebut bahwa ZEE dapat dikelola bersama negara lain selama memiliki ikatan kerja sama.
"Yang penting ada ikatan kerja sama. Bisa," kata Moeldoko.
Wacana soal pengelolaan ZEE bersama China disampaikan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Prabowo mengatakan ZEE berbeda dengan wilayah laut Teritorial 12 mil lantaran dilintasi oleh kapal lain. Tetapi, penggunaan laut ZEE dalam bidang ekonomi harus disertai dengan izin dari pemerintah Indonesia.
"Tapi kalau eksploitasi ikan atau mineral itu harus kerja sama, harus izin kita. Nah ini kan bisa diselesaikan kita bisa negosiasi dan sebagainya," ujarnya.
Ucapan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
Dalam beleid tersebut, kegiatan di ZEE yang dilakukan oleh negara asing, orang atau badan hukum asing harus berdasarkan persetujuan internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dengan negara asing yang bersangkutan.
Baca juga artikel terkait NATUNA atau tulisan lainnya dari Andrian Pratama Taher
tirto.id - Ekonomi
Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Hendra Friana
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Hendra Friana
