Indeks Nasional

Anies Baswedan mengatakan bahwa hubungan kemitraan antara Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi baik-baik saja.

Jika negara setuju membiayai saksi parpol maka ada sekitar 12,8 juta orang yang harus dibayar.

Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP, Charles Honoris mendukung pemerintah mengecam Australia yang ingin memindahkan kantor duta besar Israel ke Yerusalem.

Wakil Ketua Kampanye TKN Jokowi, Abdul Karding berjanji akan menginstruksikan para relawan dan pendukung agarmemasang alat peraga kampanye sesuai aturan.

Sudirman mengatakan, kunci keberhasilan pembangunan ekonomi sebenarnya ada di tangan teknokrat.

Anggota Banggar mengaku bakal mencari jalan agar dana saksi bisa dibiayai pemerintah menggunakan APBN.

Sri Mulyani dan Luhut dianggap melanggar Pasal 282 dan Pasal 283 ayat (1) UU Pemilu.

Luhut sempat menghadiri topping off dan memuji proyek Meikarta, padahal izin proyek nyatanya bermasalah sedari awal.

Iklan Jokowi-Ma'ruf terpampang di harian milik Surya Paloh Media Indonesia. Padahal pariwara kampanye di media massa baru diizinkan 21 hari sebelum masa tenang pemilu tiba.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan pihaknya membuka peluang untuk memindahkan Lapangan Tembak Senayan, terkait risiko kegiatan menembak yang besar.

Kampanye negatif yang dilengkapi fakta dan data akan menguntungkan pemilih. Tapi jika tidak, rawan terperosok dalam hoaks dan merusak demokrasi.

TKN Jokowi-Ma'ruf akan menuntut KPAI untuk lebih responsif kepada kasus yang melibatkan anak-anak jelang Pilpres dan Pileg 2019.

Usai konferensi pers di Aula Mezanine, Kementerian Keuangan, Sri Mulyani langsung bergerak cepat meninggalkan ruangan dan para wartawan.

Pengupahan saksi oleh negara akan membebani APBN.

Pembiayaan saksi oleh negara dinilai bisa berfungsi untuk menghemat anggaran kampanye yang mesti dikeluarkan para caleg.

Setelah satu tahun menjadi gubernur DKI Jakarta, Anies mengklaim telah menunaikan 31 pekerjaan. Namun klaim ini ditanggapi beragam oleh anggota dewan.

Usul pendanaan saksi Pemilu oleh pemerintah muncul untuk mengurangi potensi kecurangan parpol guna memenuhi pendanaan saksi.

"Itu juga tindakan yang tak adil, tak bijak, tak profesional, berpihak pada calon. Harusnya pejabat netral," kata Riza.

Kedatangan BPN Prabowo-Sandiaga untuk membahas persoalan seputar data 31 juta warga yang tak sinkron antara DPT dan DP4.

Kedatangan Sekjen parpol ini untuk mengkonfirmasi temuan 31 juta pemilih yang belum terdaftar dalam DPT.