Indeks Nasional

"Gubernur Indonesia, Pak," kata Zulkifli kepada JK.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Dave Laksono mengatakan bahwa Golkar belum membicarakan tentang pencapresan JK ataupun menarik dukungannya kepada Jokowi. 

PDIP meminta masyarakat ikut mengawasi kelayakan nama-nama bakal caleg Pemilu 2019 yang diajukan oleh partai politik.

Wakil Sekjen Golkar, Dave Laksono mengatakan, pihaknya belum pernah membahas pencapresan JK, apalagi menyandingkannya dengan AHY.

"KPU punya sistem yang bisa mendeteksi di dalam daftar calon tuh ada mantan napi koruptornya atau tidak," ujar Hasyim

Amien Rais kembali menuding program pemerintahan Jokowi gagal dan mengkritik kinerja KPK.

Kami berharap di bagian awal ini paling tidak di hari-hari pekan pertama ini parpol mendaftarkan calon," kata Hasyim.

KPU mempersilahkan Bawaslu, DPR, dan Kemendagri ataupun pihak-pihak yang tidak setuju dengan PKPU untuk mengajukan Judicial Review. 

Zulkifli Hasan mengatakan hak angket DPR kepada KPU sebagai suatu hal yang terlalu mengada-ada dan berlebihan.

PKPU Nomor 20 Tahun 2018 melarang caleg yang pernah menjadi narapidana kasus korupsi, narkoba, serta kejahatan seksual terhadap anak.

Jokowi menjadi calon presiden yang lebih diinginkan umat Islam dalam survei Unair.

Amien Rais buka suara soal dukungan KUM Center agar dirinya maju sebagai capres di Pilpres 2019.

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Andre Rosiade, wacana ini terbilang aneh dan tidak konsisten

Sudah tidak akan ada pergeseran lagi kecuali ada perubahan-perubahan luar biasa, misal Jokowi tidak bisa maju.

Pilgub dinilai menjadi tempat menguji efektivitas mesin parpol di daerah guna menghadapi Pilpres 2019.

Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari menyatakan, duet JK-AHY merupakan koalisi kerakyatan yang merupakan bentuk dari adanya poros ketiga.

Menurut exit poll SMRC pada Pilgub Jabar: 51,2 persen suara pemilih untuk Prabowo Subianto, Jokowi mendapat angka 40,3 persen.

Partai Gerindra masih bersikukuh mengusung Prabowo sebagai capres.

Anggota DPR dari F-PKS, Nasir Djamil mengaku belum mendapatkan surat edaran yang dimaksudkan kepada calon-calon anggota dewan dari partainya seperti yang disebar Fahri Hamzah.

“Undang-Undang memberikan kewenangan kepada KPU untuk membuat peraturan.”