Indeks Musrenbang

Jokowi Ingatkan Menteri & Pemda Lebih Sinkron Bila Ada Proyek
Politik
Senin, 6 Mei

Jokowi Ingatkan Menteri & Pemda Lebih Sinkron Bila Ada Proyek

Jokowi meminta setiap kementerian harus mau meminta izin kepada setiap pemerintah daerah saat akan membangun proyek nasional.
Akibat Corona, Pemerintah Akan Fokus Pemulihan Ekonomi pada 2021
Hard news
Kamis, 30 Apr 2020

Akibat Corona, Pemerintah Akan Fokus Pemulihan Ekonomi pada 2021

Pandemi Covid-19 mempengaruhi pencapaian sasaran Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Anggaran Musrenbang RW DKI Rp1,6 Miliar Akhirnya Disetujui
Hard news
Senin, 10 Sept 2018

Anggaran Musrenbang RW DKI Rp1,6 Miliar Akhirnya Disetujui

Anggaran sebesar Rp1,6 miliar yang diusulkan ke APBD-P itu tercatat telah empat kali diajukan dalam pembahasan bersama dewan.
DPRD DKI Menolak Usulan Uang Transportasi Pendamping Musrenbang
Hard news
Kamis, 6 Sept 2018

DPRD DKI Menolak Usulan Uang Transportasi Pendamping Musrenbang

Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta menolak usulan uang transportasi untuk pendamping Musrenbang RW. 
Anggaran Dana Transport Pendamping RW di DKI yang Menuai Kritik
Current issue
Kamis, 30 Agt 2018

Anggaran Dana Transport Pendamping RW di DKI yang Menuai Kritik

Pemprov DKI menganggarkan dana sebesar Rp 1 miliar lebih untuk pendamping musrenbang RW. Dana diperuntukkan bagi 1.335 relawan dan akan disebar ke 267 kelurahan di seluruh Jakarta.
Bappenas: 2018, Indonesia Terapkan
Ekonomi
Rabu, 11 Mei 2016

Bappenas: 2018, Indonesia Terapkan "E-Budgetting"

Kepala Bappenas Sofyan Djalil menjanjikan bahwa Indonesia sudah akan menerapkan “e-planning” dan “e-budgeting” pada 2018.
Sindir Anggota DPR, Ganjar Tuai Gelak Tawa Musrenbang
Politik
Kamis, 14 Apr 2016

Sindir Anggota DPR, Ganjar Tuai Gelak Tawa Musrenbang

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyindir anggota DPR Endang Mariastuti, karena tidak fasih berbahasa Jawa. Sindiran itu mengundang gelak tawa hadirin dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Ganjar diketahui menerapkan aturan wajib berbahasa Jawa setiap hari Kamis di lingkungan pemerintahan di Jawa Tengah.