Indeks Munaslub Golkar

Airlangga menyatakan 31 Ketua DPD I Golkar mendukung terselenggaranya Munaslub Golkar.

"Saya kira restu presiden ini telah diberikan dan tentu tidak bermaksud bapak presiden intervensi proses politik internal Partai Golkar," kata Ace.

Sahruni menanggapi Partai Golkar yang saat ini dipimpin oleh Plt Ketua Umum Idrus Marham.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu Golkar Wilayah Indonesia I, Nusron Wahid menyatakan Munaslub Golkar akan digelar tak sampai melewati bulan Desember mendatang.

DPD 1 Partai Golkar akan mendesak kepada DPP untuk segera menggelar Munaslub dalam pertemuan pada Sabtu (25/11/2017) malam nanti.

Idrus Marham optimistis pertemuan pimpinan pusat partainya dengan semua ketua DPD I Golkar, yang membahas keputusan Rapat Pleno soal status Setya Novanto, pada Sabtu besok, tak berujung ke desakan Munaslub.

Beberapa tokoh senior Golkar mendukung usulan DPD I yang menginginkan menggelar Munaslub untuk mengganti Setya Novanto yang saat ini tengah terjerat kasus korupsi e-KTP.

Desakan agar DPP Partai Golkar segera menggelar Munaslub disampaikan oleh Dedi Mulyadi. Ketua DPD Golkar Jabar itu menilai partainya perlu segera diselamatkan.

Ade Komarudin menuturkan bahwa ia tidak mempermasalahkan penunjukan Idrus Marham sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar

"Pertarungan di Munaslub akan sangat menarik. Tinggal menunggu ‘kode’ dan siapa yang akan mendapat restu dari Presiden Jokowi,” jelasnya.

Dalam surat lain, Setya Novanto juga meminta agar ia tak dicopot dari kursi Ketua DPR.

Golkar akan memberhentikan Setya Novanto sebagai ketua umum setelah ia ditahan KPK.

Sejumlah kader Golkar di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meminta Setya Novanto dengan legawa segera mundur dari kursi Ketua Umum partai berlambang beringin itu.

Tb. Massa Djafar menilai langkah sejumlah kader Partai Golkar yang menyelenggarakan pertemuan di Jakarta dan membuat skenario untuk mempertahankan kepemimpinan Setya Novanto di Partai Golkar akan gagal

Akbar Tanjung mendesak DPP Golkar untuk segera menggelar Munaslub terkait status Setya Novanto dalam kasus korupsi e-KTP.

Yorrys menyampaikan salah satu rekomendasi hasil rapat Golkar adalah menonaktifkan Setnov dari ketua umum partai.

Sirajudin Abbas mengatakan, persoalan di Golkar tidak hanya bersumber dari Novanto, namun juga kader di daerah yang terjerat korupsi.

Status tersangka Novanto dinilai menjadi beban elektoral partai jelang pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019.

Keputusan mendukung Jokowi sebagai calon presiden (capres) 2019 merupakan hasil rapat pimpinan nasional.

Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menyatakan partainya tidak akan menggelar munaslub untuk membahas pemecatan Setya Novanto.